Memasuki akhir semester genap, banyak lembaga pendidikan yang mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi asesor-asesor yang akan bertandang ke lembaga masing-masing untuk melakukan penilaian guna penetapan akreditasi yang akan disandang masing-masing lembaga nantinya. Pihak lembaga dibuat kewalahan dengan adanya kegiatan ini. Pembenahan gencar dilakukan, mulai dari infrasturktur, administrasi, hingga sarana dan prasarana. Lalu pertanyaannya, apakah pembenahan ini hanya dilakukan jika mendekati kegiatan akreditasi saja? Dan siapakah yang sangat diuntungkan oleh adanya akreditasi ini? Jajaran birokrasi kampus kah? Mahasiswa? Atau malah akreditasi ini tidak memberikan efek perubahan apapun bagi mahasiswa sebagai subjek sekaligus objek dalam proses pembelajaran dalam dunia pendidikan?

Akreditasi bagi sebuah perguruan tinggi baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta menjadi ruh agar institusinya “dilirik” oleh calon mahasiswa. Beragam prasyarat agar sebuah perguruan tinggi bisa naik tingkat akreditasinya. Tentunya perguruan tinggi yang bersangkutan haruslah memiliki kemampuan menembus prasyarat yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Akreditasi BAN-PT bertujuan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan. Ada tiga kategori akreditasi yakni A untuk perguruan tinggi yang memiliki peringkat kelayakan tertinggi. Disusul dengan kategori B dan C (Widi Yunani, DuniaDosen.com).

Landasan dari akreditasi sebuah intitusi pendidikan yakni Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61). Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen (Pasal 47) Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86,87, dan 88). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (Sevima.com).

Mendekati proses akreditasi, mahasiswa dibuat heran dengan pembenahan di berbagai sektor di kampusnya, terutama dalam penataan lingkungan. Tembok dan pagar mulai dicat ulang, jalan jalan rusak dan sempit mulai dibenahi dan diperlebar, lingkungan kampus mulai dipercantik. Belum lagi saat tiba hari dimana para asesor datang ke kampus untuk melakukan visitasi, seketika kampus menjadi tempat yang indah dipandang. Dosen, karyawan, dan satpam-satpam kampus yang biasanya garang dan cuek seketika menjadi ramah dan murah senyum. Fasilitas menjadi lengkap, remote-remote Proyektor di kelas yang pada hari biasanya entah tak tahu dimana letaknya tiba-tiba sudah bertengger di meja dosen. Tapi sayang, kenyamanan ini hanya berlaku disaat para asesor bertandang ke kampus. Tidak hanya itu, para alumni kampus yang dianggap “sukses” dalam kehidupan setelah kampus juga diundang untuk hadir dan dipaksa memberikan “pengakuan” di hadapan asesor bahwa kampusnya berhak menyandang status yang diperjuangkan. Lalu bagaimana setelah proses akreditasi ini selesai? Lingkungan kampus kembali seperti semula dengan beberapa kekurangan yang dikeluhkan oleh mahasiswa. Kegiatan akreditasi selesai, maka selesai pula drama penuh kebohongan yang dilakukan kampus.

Namun dalam hal ini pihak kampus lupa bahwa yang diidam-idamakan mahasiswa bukanlah pemandangan yang indah, cat yang berwarna-warni, ataupun tumbuhan yang beraneka ragam yang menghiasi kampus. Tetapi yang diinginkan mahasiswa adalah fasilitas yang layak dan memadai, pelayanan yang tidak rumit dan terkesan dibulat-bulatkan, serta hak-hak lain yang bisa didapatan mahasiswa dan menjadi tanggungjawab pihak kampus untuk memenuhinya. Mirisnya, mahasiswa dituntut untuk membayar UKT tepat waktu, akan tetapi pemenuhan hak mahasiswa datang terlambat dan datang hanya dalam momen-momen tertentu, contohnya pada saat ini yang hanya datang saat kurun waktu empat tahun sekali yakni ketika momen akreditasi. Bahkan tak jarang hak mahasiswa tidak terpenuhi.

Dalam momen akreditasi ini nantinya juga akan muncul hukum pasar: semakin tinggi grade, semakin tinggi harga jual, maka akan semakin tinggi pula biaya kuliah yang harus dibayar mahasiswa, sedangkan semakin tinggi keuntungan  yang akan diraup oleh pihak kampus, tidak mahasiswa. Semakin menjeritlah mahasiswa karena UKT yang semakin menanjak tiap tahun dan bertambah tingkat golongannya. Tapi sayangnya, kenaikan ini tidak disertai dengan kenaikan kualitas pelayanan kampus.

Dengan terjadinya hal semacam ini, mahasiswa masih dituntut oleh pihak kampus untuk bekerjasama menyukseskan kegiatan akreditasi disamping hal-hal lain yang menjadi tanggungan mahasiswa. Tetapi pihak kampus terkesan enggan bekerjasama dengan mahasiswa untuk memenuhi hak-haknya. Padahal sudah jelas pada akhir tahun anggaran kampus dihambur-hamburkan hanya untuk mengecat ulang gedung dan menata kembali lingkungan kampus, sedangakan ruang kelas dibiarkan pengap dengan AC yang mati, laboratorium-laboratorium yang kurang kelengkapan alatnya, dan pepustakaan yang masih setia dengan koleksi-koleksi kunonya tanpa ada penambahan buku baru yang up to date.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here