Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan sumber daya alam. Dari Sabang sampai Merauke tanah dilempari kayu akan tumbuh sebuah tanaman. Tak hanya itu, bahkan hasil maritim sangat melimpah. Indonesia yang berada di garis Khatulistiwa dan dijuluki sebagai negara kepulauan sebagian besar wilayahnya adalah lautan. Negara yang dikelilingi oleh gunung yang mengasilkan banyak sekali hasil pertanian, perkebunan serta sumber energi yang melimpah sangat patut untuk dijaga kelestariannya.

Pertanyannya adalah apakah kekayaan dan melimpahnya sumber daya alam tidak dibarengi dengan sumber daya manusia?. Pada tahun 1931 ketika Indonesia masih dijajah Bung Karno pernah meramalkan akan bahayanya Neokolonialisme dan imperialisme. Apa yang telah diramalkan Soekarno tersebut mulai nampak pada masa-masa awal kemerdekaan. Intrik negara-negara kapitalisme-imperialisme mulai menyerang Indonesia.

Setelah berakhirnya Perang Dunia II terjadi perubahan yang mendasar dalam hubungan antar negara di bidang ekonomi, sosial dan politik. Dilatarbelakangi banyaknya negara-negara jajahan yang menuntut kemederkaan dengan perjuangan fisik maupun diplomatik, pada bulan Juli 1944 negara-negara kapitalis-imperialis( Amerika Serikat, dan lain-lain) mengadakan pertemuan di Breeton Woods untuk meremuskan strategi baru untuk menghadapi negara-negara yang baru dan akan merdeka.

Di bidang ekonomi misalnya, hasil pertemuan tersebut menyepakati pembentukan WORLD BANK dan IBRD yang beroperasi pada tahun 1946. Lembaga ini berfungsi untuk memberikan pinjaman pada negara-negara yang baru merdeka atau hancur akibat Perang Dunia II. Kedua, mendirikan IMF yang beroperasi pada 1947 yang berfungsi memberi pinjaman untuk negara-negara yang kesulitan dalam necara pembayaran luar negeri. Ketiga mendirikan GATT yang beroperasi pada tahun 1947 berfungsi memajukan dan mengatur perdagangan dunia agar sesuai dengan kepentingan kapitalis.

Developmentalisme yang disepakati pada tahun 1948 oleh Presiden Amerik Serikat, Truman dan intelektual terkemuka AS di terapkan sebagai kebijakan di negara-negara berkembang yang menyebabkan perusahaan-perusahaan kapitalis memiliki kesempatan mengembangkan usahanya di negara berkembang secara bebas, sehingga muncul MNC (multinational corporation) dan TNC ( transnasional corporation).

Perusahaan minyak raksasa AS; Standard Oil (S.O) yang kemudian berubah nama menjadi EXXON melakukan ekspansi ke seluruh dunia termasuk Indonesia melalui berbagai anak perusahaan yang dimilikinya antara lain CALTEX dan menguasai pula aliran minyak dari Saudi Arabia melalui ARAMCO.

Hasyim Wahid dalam Telikung Kapitalisme Global Dalam Sejarah Kebangsaan Indonesia (1999) menjelaskan analisinya bahwa kekuatan Kapitalisme Global telah menjalankan Neo Imperialisme di Indonesia dengan memanfaatkan kebijakan pemerintah yang disebut Paket Oktober 1998 (Pakto 88), yaitu saat pemerintah memberikan kebebasan kepada BUMN dan Swasta Nasional untuk berhutang ke luar negeri dengan jaminan comercia paper dari pemerintah.

Pada tahun 1997 ketika jatuh tempo pembayaran utang luar negeri BUMN dan Swasta Nasional yang dijamin pemerintah, pemerintah tiba-tiba memperdagangkan mata uang rupiah di bursa keuangan dunia. Uang rupiah ternyata diborong oleh Goerge Soros. Dalam tempo dua pekan, kurs rupiah terhadap dolar anjlok dari 3.236 rupiah per USD menjadi 7000-17000. Kasus inilah yang membawa Indonesia jatuh ke situasi yang disebut Krisis Moneter.

Di tengah krisis moneter itu, Presiden Soeharto menandatangani Letter of Intens yang disodorkan Michael Camdessus dari IMF yang berujung pada terbentuknya Badan Penyehatan Perbangkan Nasional (BPPN) yang diawasi Standard Chartered Bank dan CityBank. Lewat BPPN, aset-aset BUMN dan Swasta Nasional yang tak mampu membayar hutang luar negeri diambil alih oleh BPPN, dimana aset-aset itu dijual dengan istilah ‘’privatisasi’’ kepada pemilik kapital dari negar-negara industri Maju. Fakta menunjukkan bahwa melalui BPPN, raksasa-raksasa kapitalis perminyakan dunia seperti Caltex, Shell, Exxon Mobile, British Petroleum, Chevron, Amerada Hess, Petrochina berebut membeli aset BUMN dan Swasta Nasional perminyakan dan gas dengan harga super murah.

Indonesia saat ini, sebanyak apapun pergantian kepemimpinan hal tersebut tidak bisa membumi hanguskan apa yang disebut Bung Karno sebagai Neokolinialisme imperialisme. Dampaknya semakin terpinggirkannya masyarakat ketika beton-beton kapitalisme dibangun di wilayah mereka. Mata pencaharian dan pendapat akan tergerus seraya dengan konsep hidup yang hedon. Yang terjadi adalah mulai ditinggalkannya kultur pencaraharian yang hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi. Masyarakat lebih memilih bekerja di pabrik yang dianggap derajatnya lebih tinggi daripada sebagai petani.

Untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan dari cengkraman kapitalisme global pada mulanya adalah masyarakat harus mampu menganalisis sosial dengan memperhitungkan sumber daya alam dan manusia, keadaan geografis, demografi, kultur, sistem nilai, kondisi dan infrastruktur yang ada. Sumber daya manusia sangat penting untuk dikembangkan menyesuaikan dengan konteks perubahan zaman. Pola ekonomi harus dibebaskan dari eksploitasi. Ashgar Ali dalam bukunya Islam dan Pembebasan (2016) menjelaskan ‘’Demikianlah kita melihat bahwa Al-Qur;an menuntuk kejujuran yang sungguh-sungguh dalam melakukan transaksi dengan orang lain dan menghukum dengan berat orang yang melakukan eksploitasi terhadap orang lain. Al-Qur’an memberikan kepada kita konsep masyarakat yang adil dan bebas dari eksploitasi. Dari sini tampak aspek transedental ajaran islam sepanjang menyangkut prinsip-prinsip ekonomi. Transaksi apapun yang berkaitan dengan masalah produksi maupun perdagangan, harus dilakukan dengan adil dan bebas eksploitasi. Seperti ‘Ilm dan hikmah dalam masalah ilmu pengetahuan, maka kata kunci dalam masalah-masalah ekonomi adalah ‘adl wa ihsan ( keadilan dan kebijakan). Al-Qur’an mengatakan: ‘’ Allah memerintahkan kamu untuk berbuat adil dan bijak’’.

Menghadapi situasi yang sedemikian rupa memang sulit, sebab kita tidak mungkin keluar dari cengkeraman kapitalisme global karena Indonesia telah ikut penandatanganan APEC dan telah pula terdaftar sebagai anggota organisasi perdagangan dunia WTO. Ekonomi kerakyatan dapat digerakkan dengan rasa cinta. Muhammad Baqir Ash-Shadr dalam bukunya Falsafatuna (1991) menjelaskan tentang bagaimana cara mengatasi kapitalisme ialah ‘’ mengganti sifat manusia saa ini dengan sifat yang lain-yaitu, menciptakan masyarakat dengan sifat baru yang membuat mereka mengorbankan kepentingan-kepentingan pribadi mereka dan mengambil alih materi dari kehidupan mereka yang terbatas demi masyarakat dan kepentingan-kepentingannya. Mereka lakukan ini dengan keyakinan bahwa tidak ada nilai apapun selain nilai material, dan tidak ada perolehan selain perolehan terbatas ini. Hal ini dapat dicapai hanya jika cinta-diri dilucuti dari hati mereka dan diganti dengan cinta sosial.

Jadi, manusia akan dilahirkan tanpa cinta-diri, karena mereka merupakan bagian dari masyarakat, dan tanpa mengambil kesenangan dalam kebahagiaan dan kepentingan mereka karena kebahagiaan dan kepentingan mereka mewakili suatu aspek dari kebahagiaan dan kepentingan sosial. Naluri cinta sosial akan dipelihara dalam mekanisme dan prosedur upaya untuk mencapai kepentingan sosial dan memenuhi tuntutan sosial’’

Marxisme berpendapat bahwa cinta-diri bukan kecenderungan alami, juga bukan fenomena yang bersifat naruli dalam sifat manusia. Sebaliknya, ia merupakan produk dari kondisi sosial yang bertumpu pada fondasi kepemilikan pribadi. Kondisi sosial kepemilikan pribadi adalah apa yang merupakan kandungan spiritual dan internal manusia, serta menciptakan pada diri individu cintanya pada kepentingan pribadinya dan keuntungan individu-individu.

Jika terjadi revolusi sehubungan dengan prinsip-prinsip yang di atasnya struktur sosial dibangun dan jika kepemilikan pribadi diganti dengan kepentingan sosial dan sosialistis, revolusi itu akan tercermin dalam seluruh aspek masyarakat dan hal paling dalam pada diri manusia. Dengan ini, perasaan individu manusia akan diubah menjadi perasaan sosial, dan cintanya pada kepentingan dan keuntungan pribadi menjadi cinta pada keuntungan dan kepentingan sosial. Ini akan sesuai dengan hukum konkordansi antara keadaan kepemilikan pribadi dan seluruh fenomena suprastruktur yang diatur sesuai dengan kepemilikan.

Selain itu yang paling mungkin untuk dilakukan adalah menerima keberadaan kapitalisme global secara sadar, kritis, dan cerdas. Setelah itu langkah selanjutnya adalah merumuskan kepentingan kolektif nasional dengan melihat potret besar konstelasi politik internasional sebagai acuan, dengan tetap menjadikan kepentingan dan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945 sebagai titik pijak bersama.

Referensi
Ashgar Ali Engineer.1993.Islam dan Pembebasan.LkisYogyakarta
Hasyim Wahid.1999.Telikung Kapitalisme Global Dalam Sejarah Kebangsaan Indonesia Lkis.Yogyakata
Muhammad Baqir Ash-Shadr.1991.Falsafatuna.Mizan.Bandung

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here