Jagat digital kian ramai dengan ditangkapnya atau ditetapkannya Imam Nahrawi sebagai tersangka korupsi. Hal itu langsung disambut meriah dengan celotehan para netizen yang maha berisik. Mulai dari menyangkutkan kasusnya dengan tebang pilih, NU hingga taliban.

Kasus Imam Nahrawi ini menjadikan warung kopi makin ramai dengan diskusi para teoritisi politik, filosof hingga para sufi. Tidak hanya warung kopi, grup whatsapp pun centang centung notif berdatangan. Mereka para pemikir lintas khatulistiwa beradu cakap terkait fenomena yang ada. Mulai dari anggapan uang hibah KONI disumbangkan ke ormas x, dan ngomong, “ya gapapalah, kan ormas ini bekerja untuk rakyat, jadi uang dikembalikan ke rakyat”. Terus, “kalau kasih bisyaroh kiai dari uang gituan, gimana hukumnya?”

Ambyar, itu masih mending lah, masih memikirkan hukum pemberian bisyaroh kepada kiai dari uang gituan. Lah, anehnya, ada loh yang menyangkutpautkannya dengan tali ban. Apa salahnya tali ban? Bukannya itu bermanfaat buat pak kurir pos yang hendak mengikat box ke sepedanya? Hehe

Bukan tali ban itu maksudnya gays, tapi taliban. Ada yang memasak isu ini dengan keberadaan taliban. Ini sungguh nggilani jika kita telaah seksama. Bukannya kelompok taliban ini adanya di Afganistan, kok bisa bisanya sampai KPK?

Sudah, lupakan tali ban atau taliban tadi. Penulis sangat greget dengan kebisingan ini. Bagaimana tidak? Ada yang bawa bawa PMII gays. Maka, penulis berikhtiar menanggapi intruksi oknum di tubuh PMII yang membuat seruan aksi “Bela Senior”, eh “Isu Taliban”, Taliban lagi deh. Ada tiga tuntutan yang dilayangkan PB PMII; usir taliban ditubuh KPK, meminta KPK untuk tidak jadi alat politik, dan periksa unsur KPK.

Tuntutan PB PMII itu dinilai sangat politis. Kemarin ke mana saja waktu DPR merevisi UU KPK? Kok tiba tiba muncul bawa bawa taliban. KPK yang sarang radikal lah dan weleh weleh lainnya.

Sikap aneh PB PMII ini ditanggapi pro kontra oleh jutaan kadernya. Ada yang pro ada yang kontra. Pro kontra adalah hal yang biasa. Tapi, marilah kita kembali berfikir jernih. Jikalau Imam diduga sebagai tersangka korupsi dana hibah KONI, maka itu masih sangkaan, bukankah nantinya akan ada prosedur berikutnya. Kan juga ada mekanisme hukum yang dijalankan. Kok malah ribut, ngajak jutaan kader aksi turun jalan. Kan kasihan toh, kader kader yang gabung PMII dengan niatan belajar agama, filsafat, sosiologi, sains dan sebagainya. Yah mbok sesekali bikin intruksi aksi belajar bersama gitu.

Kasus Imam dan langkah ngawur PB PMII ini mengingatkan penulis terhadap jejak langkah sosok revolusioner yang penuh teladan, ketua umum PMII pertama, almukarrom Mahbub Djunaidi. Mahbub yang dikenal sebagai pendekar pena ini sangat kokoh melawan ketidakadilan di negeri ini melalui tulisan. Tidak hanya itu, politik santun penuh nalar kritis pun dia teladankan kepada kami.

Mahbub pernah menulis sebuah artikel menarik dalam Buku Petunjuk Pendidikan Politik Sejak Dini (Kompas, 18 Maret 1981). Salah satu tulisannya berbunyi seperti ini:

“Apabila seorang anak sudah duduk di kelas V sekolah dasar, paling lambat di kelas VI, ajaklah dia ke kebun binatang. Begitu menginjak pintu gerbang, segera bisikkan di kupingnya, ‘Kamu tidak mau dijebloskan ke dalam kandang seperti makhluk-makhluk itu, kan? Nah, jadilah kamu manusia yang paham politik. Manusia yang tidak berpolitik itu namanya binatang, dan binatang yang berpolitik itu namanya manusia.'”

Betapa satirnya kutipan dari artikel Mahbub. Sangat jelas sikap dan pemahamannya tentang politik. Memang penting berpolitik itu, tapi ingatlah ada sanksi yang harus dibayar jika kita menjadi binatang yang berpolitik dengan curang– yah, dikandangin, alias dipenjarakan.

“Kamu lihat monyet yang paling besar dan paling beringas itu? Dialah kepala, pemimpin monyet-monyet lain di kandang itu. Dia menjadi kepala dan menjadi pemimpin itu bisa disebabkan beberapa faktor. Bisa karena dia paling tua, bisa juga karena paling pintar. Tetapi yang jelas karena dia paling besar, paling kuat, paling perkasa, paling mampu membanting monyet-monyet lainnya yang tidak menurut. Alasan takutlah yang membuatnya bisa menjadi pemimpin. Monyet tidak pernah mengenal sistem pemilihan seperti halnya bangsa manusia. Ini kedunguan warisan,” tambah Mahbub dalam artikelnya.

Mahbub menggambarkan bahwa orang yang berkuasa bisa jadi adalah mereka yang tua dan pintar, tapi itu hanyalah kemungkinan kecil. Sehingga, langsung saja dibantahkan oleh Mahbub; tidak, yang tua dan pintar sangat mungkin kalah dengan dia yang besar, kuat, perkasa, kaya dan paling bisa membanting monyet lainnya. 

Sangatlah jelas algoritma kekuasaan di Indonesia, Mahbub telah menggambarkan dengan metafora yang epik. Penguasa adalah mereka yang perkasa dan banyak uang, sehingga mampu menendang siapa saja yang mengganggunya. Kekuasaan adalah ritme rimba– memangsa dengan bringas.

Betapa pentingnya politik dalam kaca mata Mahbub. Politik perlu diajarkan sejak dini. Agar politik idealisme bisa mengakar hingga ulu hati dan puncak saraf pikiran manusia. Dengan politik idealisme, kita bisa merasakan keadilan dan kesejahteraan sosial. Berpolitik bukan untuk menumpuk harta. Jikalau mau, Mahbub akan kaya segera di era Orde Baru. Tapi, Mahbub lebih memilih miskin harta, tapi kaya akan idealisme dan hati nurani.

Dari situlah ada pembelajaran tentang keksatriaan, berpolitik adalah berjuang dan menjadi ksatria. Ksatria di sini adalah sebuah kerelaan untuk mengabdi kepada rakyat tanpa imbalan yang bukan haknya. Bahkan, militansi Mahbub melawan rezim otoriter diganjar dengan bui.

Mahbub yang kala itu memusuhi Soeharto dipenjarakan di rutan Nirbaya bersama dua sahabatnya, Soebandrio dan Omar Dhani. Ketiganya dianggap melakukan penghasutan karena mengusulkan pencalonan Ali Sadikin sebagai Presiden RI di hadapan forum mahasiswa. Namun dalam sebuah surat kepada temannya yang dikirim dari dalam penjara, Mahbub mengatakan:

“Rasanya bui bukan apa-apa buat saya. Apalagi, bukankah ditahan itu suatu ‘resiko bisnis?’. Kata orang, penjara itu ibaratnya perguruan tinggi terbaik, asal saja kita tidak dijebloskan karena mencuri! Saya merasakan benar kebenaran misal itu…Sedangkan nonton bioskop perlu ongkos, apalagi demokrasi. Dan ongkos itu perlu dibayar! Iuran saya sebenarnya sedikit sekali. Jalan masih panjang, apapun yang terjadi mesti ditempuh.” (Emmy Kuswandari, 2008).

Kala di penjara, Mahbub dengan entengnya mengatakan bahwa dipenjara itu sebuah resiko dan penjara adalah perguruan tinggi terbaik, asal saja tidak dijebloskan karena mencuri — jalan masih panjang. Mahbub menjalani kuliahnya di penjara dengan tegar. Idealisme baginya adalah kemewahan.

Dari kisah itulah, bisakah Imam atau pun PB PMII sekaligus mengilhami idealisme Mahbub dalam berpolitik? Bukankah jutaan bahkan milliaran kader PMII ini ada berkat tangan Tuhannya Mahbub, yang menjaga dan memelihara PMII dengan penuh amanah dan tanggung jawab. Aswaja sebagai manhajul fikr dan harokah selalu mengalir di sekujur tubuhnya.

Kebenaran dan keadilan memang harus diperjuangkan, tapi bukan untuk kebohongan dan ketidakadilan. Kebohongan yang merembet pada sikap tidak adil– atau sikap korup harus dilawan. Hukum harus ditegakkan, katakan salah jika itu kesalahan, katakan benar kalau itu kebenaran.

sumber gambar: alif id

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here