Senin lalu, saya menghadiri seremoni penutupan Kafe Pustaka (Kapus) di Universitas Negeri Malang (UM). Acaranya meriah dengan nuansa yang akrab dan hangat. Semua orang dari berbagai usia dan profesi pun hadir, tidak terkecuali mahasiswa Malang yang baru-baru saja kenal Kapus.

Saya kenal Kapus sejak 2016. Sejak itu saya sering ke sana, berdiskusi dengan kawan-kawan Gubuk Tulis, GUSDURian Malang, atau sesekali hadir di acara komunitas lain seperti Pelangi Sastra. Saya penikmat kopi susu racikan baristanya yang ramah.

Mendengar kabar Kapus yang mau tutup, saya dan kawan-kawan sesak dan sedih. Memang, faktanya bisnis punya resikonya – salah satunya adalah tidak beroperasi lagi (tutup). Bisa tutup karena bangkrut, tutup karena bencana, atau bahkan tutup karena digusur.

Saya bukan sekedar pengamat bisnis, saya juga pelaku bisnis. Saya bersyukur bisa mengadopsi bisnis kopi atau kedai kopi dengan mengadopsi Kapus – kedai kopi literasi. Kedai kopi literasi itu kemudian kami beri nama Oase Cafe & Literacy, di Merjosari. Hampir 99,99999 % kami meniru konsepnya Kapus – ada sudut bacanya, ada toko buku kecilnya, serta ada kegiatan sastra, seni, dan kebudayaannya. Hanya 0,00001 % saja pembedanya, yakni kami beroperasi di luar kampus.

Selain bisnis kopi, saya juga bergiat atau berkomunitas. Saya dan kawan-kawan juga sering membuat kegiatan literasi. Kami sangat tahu betul suka duka menghidupkan literasi, khususnya di Kota Malang. Kota yang sebenarnya tidak ramah dengan orang-orang yang mencintai literasi, gemar baca buku, atau kreativitas lainnya.

Kota ini ciut nyali di hadapan pemodal. Uang menjadi pengatur segalanya di kota ini. Kata Gus Im “Keuangan Yang Maha Esa”. Uang menjalankan pikiran dan nafsu-nafsu berkuasa para pemegang kepentingan. Seakan, falsafah hidup adil sejahtera dengan ekonomi kerakyatan dan terbangunnya masyarakat madani hanyalah jargon belaka.

Naifnya, uang atau kekuasaan yang membutakan itu tidak hanya di swasta atau pemerintahan, tapi juga di kampus, yang katanya kantong kebudayaan dan ilmu pengetahuan itu. Munculnya PTN BH yang diduplikat dan diterapkan di berbagai kampus itu mengubah wajah kampus menjadi semacam Freeport – seakan menjadi penambang emas pengetahuan.

Alhasil, tragedi itu terjadi di UM, di mana Kapus tergusur atau bahkan digusur oleh pimpinannya – yang seharusnya menjadi orangtuanya – mengayomi dan mendampingi. Kami sangat tersentak dan terheran-heran membaca komentar Bu Puji dari berita tentang Kapus di koran cetak berjudul Bangunan Direnovasi, Kafe Pustaka UM Pamit Undur Diri.

Bu Puji yang kabarnya seorang ekonom itu melontarkan pernyataan yang menakjubkan. Ia mengatakan kalau Kapus akan disulap menjadi Green Campus, Kapus semangatnya sudah memudar dalam menggerakkan literasi, dan Kapus terkesan kumuh di matanya. Pernyataan yang konyol di negeri Konoha.

Saya tidak tahu Bu Puji ini belajar ekonominya di mana, tapi saya tidak ada urusan dengan itu, saya juga tidak kenal dia. Saya sangat menyesalkan pernyataannya. Mengapa bisa terlontar pernyataan yang tidak mengenakkan dari mulut seorang birokrat kampus yang katanya the learning university itu.

Kapus sudah berdiri hampir satu dekade. Ia mengalami masa kelahiran, pertumbuhan, sakit-sakitan karena pandemi, dan pemulihan setelah pandemi – yang juga kami rasakan saat mengelola Oase Cafe & Literacy. Saat pemulihan itu, kabarnya Kapus dihajar dengan kebijakan baru tentang pemusatan keuangan yang satu pintu dan pembagian hasil 15% dari omset kotor, sebagaimana Surat Edaran Wakil Rektor II Nomor 26.1.78/UN32.II/SE/2024. Surat edaran itu diperlakukan 29 Januari 2024.

Mari kita coba hitung, misalkan omset kotor 30 juta perbulan, maka 15%nya adalah 4,5 juta. Sedangkan, kebutuhan pokok untuk dibelanjakan itu kurang lebih 50%, taruhlah 15 juta. Maka sisanya sekitar 10,5 juta. Sisa itu lalu dibayarkan untuk gaji karyawan, misalkan ada 4 karyawan gajinya 1,2 juta an dan tambahan buat manajer 500 ribu, maka total untuk gaji karyawan dan manajer adalah 5,3 juta. Hasil agak bersihnya 5,2 juta, jika tidak ada pengeluaran listrik, wifi, peremajaan meja kursi, pengeluaran lain untuk menyambut tamu, dan lainnya.

Itu hitungan saya kalau omset perbulan 30 juta dengan karyawan yang digaji jauh dari UMR, misalnya. Gaji-gaji itu tentu jauh dari gajinya dosen magang sekalipun, apalagi seorang Wakil Rektor II. Kemudian, apakah omset selalu di angka 30 juta, kan kita tahu sendiri, kampus itu aktif perkuliahannya 8 bulan, belum lagi kalau misal banyak tanggal merah lalu dosennya dengan gampang mengajak mahasiswanya yang dari berbagai daerah itu kuliah daring atau via zoom saja. Bayangkan, sepi atau ramai?

Selain dari sisi ekonomi, ada sisi yang kerap dilupakan birokrat di UM, yakni sisi immaterial. Sisi manfaat atau dampak non material ini juga penting diperhitungkan, salah satunya dengan mengukur seberapa berdampak Kapus buat pengetahuan, kesenian, sastra, kebudayaan, kemasyarakatan, atau sosial politik. Saya kira banyak manfaat imaterial yang telah dicapai Kapus, di antaranya banyak mengundang tokoh besar dan masyarakat umum untuk belajar dengan gayeng secara non formal. Dan tentu banyak lainnya yang tidak bisa saya sebut satu-satu.

Maka dari itu, sangatlah kontras apa yang disampaikan Bu Puji bahwa Kapus sudah loyo dalam membangun gerakan literasinya. Faktanya masih banyak kegiatan yang digelar Kapus sebelum atau bahkan setelah edaran Wakil Rektor II itu keluar, di antaranya adalah kelas belajar sastra dari Pelangi Sastra, Juli lalu, yang digelar beruntun tanggal 13, 20, dan 27. Bahkan, beberapa komunitas literasi yang lain seperti Eutenika dan Lapak Diskusi pun telah merancang kegiatan diskusi untuk Agustus dan September. Tapi sayangnya, Kapus sudah pamit duluan.

Terakhir, Kapus yang kumuh. Kumuh ini sering jadi dalil penggusuran. Mental penguasa kerap mengutuk suatu tempat dan dianggapnya kumuh agar mereka dengan leluasa menggusurnya. Tidak sedikit praktik itu di Indonesia.

Anggapan kumuh yang dilontarkan Bu Puji saya kira berlebihan. Misal saja anggapan kumuh yang dikatakan itu adalah benar, apa tidak baiknya Bu Puji selaku pimpinan UM menafsirkan kumuh atau kebersihan itu seperti apa. Logikanya sederhana, jika tempat itu kumuh ya dibersihkan, bukan diusir. Misal, karena Kapus kumuh maka Bu Puji mengeluarkan kebijakan standar kebijakan kafe/kantin bersih dengan poin-poinnya. Selain kebijakan, ya pihak UM bisa juga dong membantu infrastruktur penunjang kebersihan, dapat 15% juga toh. Buat apa uang itu kalau tidak diperuntukkan untuk perbaikan terkait.

Kalau memang pihak UM dengan serta merta menuding Kapus yang kumuh, saya kira itu pikirannya Bu Puji aja yang kumuh. Bu Puji tidak melihat secara utuh dampak positif adanya Kapus. Berkat Kapus, banyak orang tidak hanya sivitas UM yang merasakan, tapi termasuk saya, orang Gresik yang pernah kuliah di UIN bisa belajar banyak tentang berbagai hal di Kapus dengan bermodal beli kopi susu. Sedangkan, ribuan mahasiswanya Bu Puji perlu membayar UKT hingga puluhan juta untuk mendapatkan pengetahuan yang kadang-kadang sebagian dosennya malas mengajar.

Bu Puji perlu banyak ngopi, biar enteng pikirannya. Bu Puji yang mungkin punya banyak uang, boleh juga uangnya diinvestkan ke pelaku usaha UMKM. Biar kaffah sebagai ekonom kelas wahid di UM, bahkan dunia.

Sekian, salam kenal Bu Puji yang terpuji.

Al Muiz Liddinillah
Oase Cafe & Literacy/ Gubuk Tulis

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here