Mencegah Korupsi Melalui “Orang Dalam”

0
72

Sejak didirikannya isntitusi komisi pemberantasan korupsi (KPK), selalu menjadi diskusi yang hangat untuk diperbincangkan. Bagaimana tidak, karena hadirnya institusi tersebut, berbagai permasalahan terkait penyalagunaan keuangan terkuak dan terpublikasi, sehingga penyelengaraan pemerintahan terutama dalam penggunaan dan pelaporan keuangan Negara pada setiap institusi pemerintahan menjadi lebih transparan. Untuk menjaga dan meneruskan amanat undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, memerlukan kesadaran kolektif-kemasyarakatan, agar semua elemen turut andil dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Oleh karena itu, sebagaimana telah diselengarakan oleh KPK, dengan berbagai bentuk program sosialisasi, seperti KPK goes to school, goes to campus, anti corruption learning center (ACLC) dan kerjasama dengan beberapa LSM pro anti korupsi harus terus digalakkan dan diperluas. Pencegahan prilaku atau praktik korupsi dalam berbagai kajian/ perspektif, tidak cukup hanya dengan melakukan sosialisasi pada lingkup eksternal (seminar, pendidikan dan penyadaran verbal), tetapi perlu juga dengan mendorong internal (moral personal, family support).

Pada sosialisasi yang bersifat eksternal, sudah tidak diragukan lagi, pergerakan sosialisasi tersebut telah membuncah dan sistematis dan masif. Namun yang perlu dipertegas dan dimasifkan juga pada lingkup sosialisasi internal. Missal dengan memberikan kesadaran moral yang bersifat personal sejak dini (bukan hanya menyasar pada usia dan pendidikan tertentu) khususnya pada setiap personal yang mempunyai kedudukan, jabatan dan posisi strategis. Kegiatan sosialisasi internal tersebut terutama dalam lingkup personal, KPK bisa menggandeng beberapa institusi spiritual keagamaan seperti pesantren dan forum-forum keagamaan. Atau KPK juga dapat memberikan ruang lebih jelas dan luas terkait pentingnya tindakan anti korupsi kepada berbagai tokoh yang ada di masyarakat, seperti kiyai kharismatik khususnya. Karena bagaimana-pun, masyarakat Indonesia masih memakai pola kehidupan dengan patronase yang kuat terhadap tokoh/ kiyai yang dicontoh dan dipatuhi.

Keluarga dalam hal ini juga tidak kalah pentingnya, terutama orang-orang yang dekat dengan personal potensial korupsi/ pejabat tertentu. Misalnya istri dari personal yang mempunyai jabatan atau anak-anaknya. Tidak lain, dengan memposisikan istri/ anak bersangkutan sebagai internal police yang dapat melakukan control, nasehat dan dorongan yang maksimal terhadap personal yang mempunyai kedudukan penting untuk tetap berlaku professional sesuai tata aturan perundang-undangan yang berlaku, dimana-pun dan kapan-pun serta dalam keadaan apapun. KPK harus menjadikan mereka sebagai kepanjanga mata, telinga dan bahkan mulut, agar gerakan pemberantasan korupsi tidak hanya digalakkan oleh beberapa institusi, personal saja, namun institusi keluarga dengan ststus keberadaan personal yang mempunyai kedudukan strategis-pun juga ikut melakukan dorongan, baik materil maupun moril terhadap personal bahkan khalayak yang pada saat tertentu sedang atau akan menduduki jabatan tertentu.

Sebagai istri atau anak dalam kajian ilmu sosial, merupakan orang terdekat yang mempunyai pengaruh cukup signifikan terhadap personal lainnya, baik istri ke anak, istri ke suami, anak ke ibu atau anak ke ayah. Lebih-lebih orang terdekat tersebut mempunyai cukup berani dalam hal mempengaruhi tindakan personal lainnya dalam keluarga tersebut, khususnya dalam bidang spiritual. Karena banyak referensi atau nasehat-nasehat yang mengatakan, bahwa perilaku yang menyimpang seperti personal corruption salah-satunya dapat disembuhkan melalui orang terdekat dan langkap spiritual keagamaan. Sebagai contoh, banyak preman yang bertaubat dan berhenti seutuhnya melalui penyadaran personal secara spiritual.

Peran seorang istri dalam menekan dan mencegah tindakan atau perilaku korupsi utamanya untuk orang terdekat seperti suami yang sedang menjalankan tugas sebab suatu jabatan menduduki important position. Sebab seorang istri selain orang terdekat dalam family institution juga merupakan orang pertama dan bahkan satu-satunya yang paling bisa memahami karakter, perilaku dan tindakan tertentu pasangannya manakal terdapat suatu hal yang bersifat janggal atau tidak sebagaimana biasanya, bahkan dalam perkara pekerjaan sekali-pun. Posisi istri seharusnya dapat dimaksimalkan (tidak hanya sebagai patner sleep) atau sebatas personal yang berada di bawah kekuasaan pasangan, akan tetapi harus menjadi personal control bagi pasangannya, khususnya untuk suami yang sedang atau akan menjabat pada posisi tertentu, baik di lingkungan pemerintahan ataupun swasta. Sebagaimana disinggung di atas, bahwa istri saat ini merupakan salah-satu posisi vital untuk melakukan pencegahan tindakan yang menjurus pada praktik korupsi oleh individu pasangannya.

Sebenarnya, selain keberadaan seorang istri, ada personal lainnya yang juga tidak kalah penting dalam melakukan control dari posisi internal keluarga, yakni posisi anak, baik anak yang masih dalam tahap pendewasaan atau yang telah dewasa. Dalam teori sosial, keluarga menjadi institusi pertama dalam pendistribusian karakter, moral dan pendidikan kepribadian. Selain itu, anak merupakan personal yang penting bagi bapak dan ibunya. Dalam ranah hubungan dengan sang bapak/ ayah, terdapat posisi yang cukup setrategis dalam lingkup pencegahan korupsi. Yakni anak yang merupakan pribadi yang dapat mencontoh sang ayah, juga dapat dibalik sehingga sang ayah juga akan malu ketika tidak melakukan apa yang telah dicontoh dengan konsisten, terlebih dengan personal ayah yang berpendidikan tinggi atau public figure, baik di lingkungan tempat ia bekerja ataupun di lingkungan masyarakat luas. Posisi anak juga dapat dijadikan media dalam rangka mencegah prilaku korupsi di lingkungan keluarganya, yakni dengan memposisikan anak tidak hanya sebagai personal yang masih belia, namun seorang anak dapat diposisikan sebagai patner sekaligus control dalam setiap tindakan, khususnya bagi sang ayah yang mempunyai reputasi karena posisinya pada jabatan atau kedudukan tertentu di suatu institusi. Tentu kedua personal (istri dan anak) tidaklah cukup tanpa pengetahuan tentang pencegahan perilaku korupsi, mulai dari materi sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan hingga proses administrasi pada lembaga-lembaga terkait, khususnya institusi dimana angota keluarganya menjabat. Dengan demikian, masih terbuka lebar khususnya untuk institusi komisi pemberantasan tindak pidana korupsi (KPK) untuk melakukan edukasi sekaligus menjalin kerjasama dengan personal intern tersebut, dalam rangka merapatkan dan memperkuat barisan pencegahan korupsi di bumi indonesia ini.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here