Kepada yang terhormat Bapak Joko widodo, dan segenap politisi yang saya hormati. Di tahun 2018 kemarin ada catatan-catatan kecil dan ingin saya sampaikan melalui tulisan ini. Semoga di sisa 2019 ini, paling tidak ada perubahan sedikit, tentu mengembalikan marwah Nawacita yang jauh dari substansinya.
Pertama-tama saya ingin membahas terkait banyaknya orang yang menyatakan, jika di era anda serasa kembali ke orde baru. Sebagai anak kemarin sore yang kala 1998 masih kelas 2 SD, saya tidak terlalu paham seluk beluk perjuangan senior-senior. Jadi ketika dibilang saat 98 lebih keras dll, saya hanya mengerti dari literatur sejarah saja. Khususnya buku-buku terkait PRD, tulisan warta lama, opini dan anak-anak revolusi yang penuh metafora karya Budiman Sudjatmiko.
Bagaimana tidak, di zaman the smiling general lebih keras, cadas dan beringas. Sementara era anda tak jauh berbeda dengan presiden sebelumnya yang hobi menciptakan lagu. Iya memang secara makro ekonomi Indonesia terangkat, dengan berjibunnya investasi.
Langsung saja tanpa berbasa-basi. Saya sangat mengapresiasi untuk beberapa kebijakan seperti TORA, pengakuan adat dan kebijakan lain. Namun dalam konteks lain semua itu runtuh seketika, agenda pembangunanisme anda mencerabut banyak hak-hak dasar masyarakat. Alih-alih menciptakan Nawacita yang terinspirasi Trisakti, malah kontraproduktif gagasan tersebut.
Selanjutnya untuk agenda di sektor HAM juga belum jelas, bagaimana nasib penyelesaiaan Cak Munir, Wiji Thukul, Herman dan Bimo. Lalu, bagaimana nasib Ibu-Ibu yang setiap kamis menunggu bapak. Bahkan warga Kendeng, Tumpang Pitu yang beberapa warganya dituduh komunis, Warga Surokonto Wetan yang dipenjara karena mempertahankan tanahnya dan masih banyak lainnya, sangat mengharapan pertolongan seorang presiden yang suka senyum hobi blusukan.
Lalu, muncul RUU-RUU yang berkontradiksi dengan semangat reformasi. Entah, saya ini bukan anak 98 yang paham juang, dan berhasil menurunkan Suharto. Saya bukan leftist kaffah yang paham segala hal. Saya hanya manusia biasa yang hobi bersenda gurau di warung kopi pinggir jalan, yang rawan tergusur oleh pemerintah daerah.
Jika berbicara soal Papua, saya teringat sosok suku Dani dan Asmat. Bagiku saya suku Asmat dan Dani merupakan bagian dari sengsaranya bangsa Papua. Tanahnya diambil, hutannya dibabat, kearifan lokal musnah perlahan. Mereka dipisahkan dengan alamnya, dipaksa bertransformasi. Padahal sagu itu bergizi, hutan itu modern, digubah saja atas nama investasi demi kesejahteraan rakyat. Bukannya kesejahteraan itu tidak sekedar banyaknya investasi, tingginya rasio gini atau PDB, tapi bagaimana manusia bisa hidup berdampingan dan saling mengasihi. Bukan emas pak yang penting, tapi bagaimana kita bisa menjaga keseimbangan lingkungan kita, mau mandi pakai apa jika air raib? udara tercemar mau bernafas pake apa?
Jujur pak, saya tidak sepakat dengan agenda bapak. Mungkin saya sudah tidak adil dalam berpikir. Paradigma berpikir saya cenderung egois tak memikirkan kepentingan nasional. Tetapi apakah layak kepentingan nasional membunuh banyak nyawa.
Invetasi hadir sebagai bentuk perkembangan kapitalisme yang semakin masif. Menurut Lebowitz kapitalisme berkembang pesat, akan berimplikasi pada kerusakan alam, karena produksi dalam skala besar, membutuhkan ruang dan bahan baku dalam jumlah besar pula. Sehingga alam yang menyediakan ruang dan bahan baku produksi, dieksploitasi secara masif hingga rusak parah.
Hal itu juga memiliki relevansi dengan munculnya konversi profesi dari petani ke buruh. Setelah petani minim, buruh semakin banyak, lalu ada pemutakhiran. Lalu cadangan tenaga kerja melimpah, lahirlah persoalan baru seperti munculnya sistem outsourcing, phk di mana-mana, intimidasi dan union busting. Semua relasional pak, tak ada problem di Indonesia ini yang berdiri sendiri.
Namun apakah saya boleh menawarakan pemikiran yang berbeda. Secara garis kebijakan, apa yang anda lakukan tak lebih dari menyempurnakan agenda investasi di era SBY. Di era sebelumnya beberapa agenda urung terjadi, sebab kekuatan oposisi begitu kuat. Khususnya PDIP kala itu, sementara Demokrat sebagai penguasa lemah posisi tawarnya. Sehingga agenda pembangunanisme baru terlaksana di era anda.
Entah hanya saya atau mungkin ada orang lain, yang merasakan kepentingan gurita oligarki di sekitar anda begitu kuat. Semisal program-program populis anda benar-benar hanya menyenangkan koalisi pemerintah. Terlihat sudah, semacam ada kepentingan kuasa, di mana ada bagi-bagi kursi lalu kebijakan yang sesuai kepentingan kelompok oligarki ekonomi dan politik. Apakah ini yang namanya neo-liberalisme?
Selain itu, banyak kawan saya yang mengatakan jika di era anda Indonesia kembali seperti saat Suharto berkuasa. Bagi saya, sesunggunya orde baru tidak hilang. Reformasi hanya menurunkan Surhato, namun orang-orangnya masih liar dan bebas berkuasa sampai sekarang. Kalau kata Vedi Hadiz, mereka mereorganisasi kekuatan. Walau terpecah-pecah dalam berbeda partai, tapi watak dan kepetingannya masih sama yakni kekuasaan.
Saya hanya remah-remah Pak Jokowi. Paling tidak saya peduli sama bapak, tidak berteriak-teriak memaki-maki bapak dengan sebutan banci. Atau menghujat bapak dalam pengajian, di masjid dan di forum-forum televisi, hingga mengadakan aksi berjilid-jilid. Saya hanya ingin memberikan gagasan saya. Seperti kesenian dan kebudayaan kita yang perkembangannya tidak terlalu masif, seperti di era Sukarno. Kenapa minat melestarikan kesenian rendah?
Bagi saya, itu karena lebih baik mencari makan daripada berkesenian. Kalau mau berkesenian harus yang menghasilkan nilai tambah, maka kebanyakan orang yang berpotensi di bidang ini, lebih baik bekerja daripada berkarya. Sekarang ini tidak ada yang namanya seni untuk seni, seni untuk rakyat, semuanya itu untuk komoditas.
Tapi bayangkan pak, jika secara dasar kebutuhan terpenuhi, setiap orang memiliki akses untuk memenuhi kebutuhan dasar. Seperti akses pendidikan dan kesehatan gratis, kebutuhan pokok yang terjangkau, pasar yang berpihak pada petani dan nelayan. Niscaya kebudayaan dan seni akan bangkit, tidak hanya itu saja, orang-orang cerdas seperti Pak Habibie akan semakin banyak.
Maafkan saya Pak, solusi terbaik saya dari semua tulisan ini adalah musyawarah. Mencoba mendengar jeritan rakyat, melihat secara langsung, merasaka dan berani membela kepentingan rakyat. Hal tersebut merupakan penerapan yang paling dasar dari pancasila. Pada intinya pak, jika kembali ke Pancasila dan UUD yang benafaskan kiri kalau kata Sukarno, seharusnya kebijakan yang anda buat harus sesuai dengan lokalitas, kebutuhan rakyat dan tidak terjebak syahwat kapital.

Penulis: Wahyu Eka Setyawan 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here