Janji pernikahan acapkali dilontarkan oleh pelaku tindak kekerasan seksual terhadap pacar. Untuk mengoyak hak integritas tubuh perempuan, sayangnya, sedikit perempuan yang sadar, “Janji Pernikahan” adalah bentuk kejahatan verbal untuk dapat bercinta di atas ranjang.

Beberapa kasus yang lahir dari ucap palsu ini di antaranya; hamil di luar nikah, perempuan mendapat stigma buruk, dan yang lebih parah dari itu, si perempuan mengalami trauma psikis karena ada bagian dari integritas tubuhnya (fisik, perasaan bahagia, batiniah dan pengalaman sekitar) yang tergadaikan kemudian. Alih-alih tanggung jawab pasca bersetubuh, lelaki lebih banyak ngacir tanpa dosa, menghilang, dan menyuruh menggugurkan. Beban sosial perempuan tak berhenti disitu, narasi misoginis media yang muncul akan menjadi hantaman berat – pasalnya media memiliki andil sangat besar dalam memutus kehidupan sosial korban dengan berita heboh yang timpang dan bias gender.

Berdasar dari banyaknya korban. Data dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), perempuan korban janji kawin ini mencapai angka tinggi. Namun sedikit yang mendapatkan payung hukum untuk keadilan bagi perempuan.

Dr. Lusiana Margareth Tijow, SH., MH, penulis buku “Perlindungan Hukum; bagi perempuan janji kawin” mengalami kegelisahan akan banyaknya korban yang diobrak abrik haknya akan integritas tubuh perempuan secara utuh. Berdasarkan penelitiannya, banyak tersangka janji kawin yang lolos hukum karena sang hakim menganggap perbuatan sex sebelum pernikahan dilakuan atas dasar “Suka sama suka”. Jelas memang atas dasar “suka”, namun yang terjadi kemudian adalah kerugian salah satu pihak pasca ditinggalkan, harusnya hakim mengambil keputusan atas dasar Hak Asasi Manusia bagi Perempuan.

Bagi seorang perempuan, akan berpikir seribu kali untuk berbagi hak atas tubuhnya, dengan pertimbangan yang sangat matang. Sehingga perempuan yakin akan janji itu. Karena sudah lama menjalin hubungan dan sudah dijanjikan menikah pada tahun tertentu.

Biasanya lelaki menggelontorkan sejuta jurus untuk membuat hati perempuan gamang. Jurus rayu itu diantaranya; 1) Kita sudah berhubungan lama, saya akan jadi suamimu, masak kamu tidak percaya padaku, 2) Sayang, sebentar lagi kita menikah, kita coba-coba dulu yuk!, 3) Sayang, kita buktikan cinta kita yuk dan beberapa janji yang lain yang sebenarnya hanyalah ilusi.

Faktanya; Perlindungan Hukum pada perempuan janji kawin sudah ada dalam Universal of Human Right namun di Indonesia hal itu masih sangat tabu. Perempuan selalu mendapatkan stigma buruk karena mempercayai “Janji” bukan menghakimi sang “Pembuat Janji”

Dalam hal pemerkosaan dalam pacaran misalnya, jika perempuan menuntut ganti rugi pada hakim. Sang hakim akan bertanya terlebih dahulu “Apakah hubungan ini atas dasar suka?”, “Apakah pinggul anda bergoyang saat melakukan hubungan intim?” “Berapa lama anda pacaran?” cercaan hakim akan mengintimidasi perempuan dalam mendapatkan hak akan tubuhnya. Paksaan yang dilandaskan pacaran tidak bernilai mencederai hak perempuan karena atas dasar “Suka”. Definisi “Suka” kemudian akan memojokkan posisi perempuan. “Hal inilah yang secara psikis susah disembuhkan karena trauma yang sulit dihilangkan dari korban” tutur Pembanding Mohammad Mahpur, dosen Psikologi UIN Malang.

Relasi Pacaran

Tak ada yang buruk atas nama “Cinta” jika pada perjalannannya tidak menggadaikan hak salah satu pihak. Jika melakukan apapun atas dasar suka dengan tanggung jawab penuh atas konsekuensi setelahnya ditanggung bersama that’s fine. Karena tidak ada yang tercederai dalam suatu hubungan. Terlapas dari nilai dan norma Agama karena hal tersebut menjadi privasi masing-masing personal.

Namun sebagai langkah “priventif” bapak dari dua anak tersebut menjelaskan jika perempuan harus mengambil langkah sigap; a) merekam segala janji baik dalam handphone atau tertulis yang di tanda tangani kedua belah pihak secara sadar. Karena barang bukti apapun akan menguatkan posisi perempuan dikemudian hari, b) relasi saling suka (pacaran) jangan sampai mengambil hak salah satu dari kedua belah pihak akan integritas tubuh, artinya perempuan mampu mencegah sentuhan berbentuk fisik dengan rayuan apapun. Karena perempuan adalah otoritas tunggal akan integritas tubuhnya.

Tak dapat dipungkiri, jika tercederai salah satu saja, bukan hanya hukum yang belum bisa bertindak adil di Indonesia saat ini, namun komponen-komponen konsep integritas perempuan yang tercederai akan berpengaruh pada pandangan hidup perempuan itu sendiri akan dirinya. Ditambah perilaku-perilaku buruk yang dilakukan oleh laki-laki akan hak perempuan masih mendapatkan afirmatif kuat oleh budaya patriarki di Indonesia.

Perempuan yang sudah lama mendedikasikan dirinya pada perlindungan hukum bagi keadilan perempuan ini mengisi kehangatan di OASE cafe & Literasi di Malang, Jl. Joyo Utomo V Desa Merjosari Kecamatan Lowokwaru kota Malang dalam diskusi yang rutin diadakan oleh Gubuk Justice, Senin (14/08/2017). Yang kebetulan juga melaunching buku “Hukum Perlindungan Perempuan Korban Janji Kawin”. Dengan penemuan baru, dosen Hukum di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo ini, wadah hukum yang bisa mencegah kekerasan verbal yang digelontorkan mulai bisa ditegakkan, dengan berani berbicara, dan tuntutan-tuntutan dari korban pada kejaksaan.

Wahai Perempuan. Berbicaralah…!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here