“Ketika tidak ada yang mendidik kepadamu, maka situasi itulah yang akan mendidikmu” KH Zaini Mun’im (Pendiri dan Pengasuh Pertama PP. Nurul Jadid)

Ungkapan itu rupanya relevan dengan situasi yang terjadi saat ini. Kita disadarkan dalam beberapa hal yang awalnya kita anggap baik-baik saja. Dari persoalan pangan hingga problem ekonomi-politik yang kian kelihatan boroknya.

Selain itu, aspek sosial-budaya kini mulai menguat kembali. Gerakan-gerakan sosial menjamur di mana-mana. Hal itu menegaskan bahwa sifat gotong-royong, bahu-membahu adalah jawaban yang bisa dilakukan melihat pola-pola penyelesaian pemerintah yang masih jauh dari harapan.

Namun, pendidikan-pendidikan tak langsung tadi akan diuji sejauh mana akan bertahan. Ya, gerakan Rakyat Bantu Rakyat pasti memiliki keterbatasan, keberadaan negara masih menjadi jawaban yang terus ditunggu oleh rakyat. Sebab, selama ini, pajak yang kita keluarkan, tidak masuk ke lembaga seperti Kitabisa.com atau kelompok elemen masyarakat sipil lainnya.

Negara lebih suka membagikan sembako ketimbang membangun sistem ketahanan dan kedaulatan pangan. Hal serupa juga terlihat di omong-kosong soal Reforma Agraria; negara lebih suka bagi-bagi sertifikat tanah daripada mendistribusikan dan memberikan akses lahan untuk masyarakat.

Situasi ini, seperti dawuh Kiai Zaini, mendidik kita untuk memanfaatkan lahan-lahan yang selama ini menganggur, mendidik kita untuk mulai berkebun, mulai belajar mengurangi sifat-sifat konsumtif, kita dididik untuk mulai belajar membaca situasi.

Kita juga mulai menanyakan birahi proyek-proyek nasional, misal, Pabrik Semen di Kendeng, Tambang Emas di Tumpangpitu, atau proyek jalan tol yang dari keadaan tersebut kita belajar dan tak perlu lulus ITB atau ITS untuk meramalkan dampaknya bagi pertanian dan kehidupan warga di bawahnya, kita juga mulai belajar bersama keluarga, dan yang pasti kini kita mulai mempertanyakan kembali sistem ekonomi yang selama ini kita anut bak agama.

Sedari dulu, kita selalu diajari, bahwa Indonesia adalah negara agraris, namun kebutuhan pangan kita masih dipasok dari Thailand dan Vietnam. Bagaimana bisa, karbohidrat berupa beras yang dikonsumsi 85% penduduk di negeri agraris justru masih diimpor.

Ya, kondisi ini akhirnya akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang menggugat kebiasaan-kebiasaan kita sendiri. Tulisan sumir ini mungkin hanya akan membahas beberapa poin dari pertanyaan-pertanyaan polos penulis.

Problem Pangan

Pandemi covid-19 menyadarkan kondisi pangan kita dari produksi ke konsumsi. Pembagian zonasi di setiap wilayah (daerah khusus industri, perumahan dan pertanian) membuat rantai pangan kita terganggu.

Beberapa dari kita mungkin menyadari bahwa persoalan fundamental kita sebagai bangsa masih acak-acakan. Inkonsistensi pemerintah terlihat sejak awal menyikapi pandemi. Organisasi Pangan dan Pertanian PBB atau Food Agriculture Organization (FAO) telah memperingatkan dampak pandemi covid-19 pada problem pangan.

Teriakan 4.0 rasa-rasanya hanya bualan, apabila persoalan mendasar warga tak pernah dapat porsi yang pas. Lebih-lebih massifnya konflik agraria yang terus terjadi bahkan ditengah pandemi. Krisis pangan seperti yang digaungkan oleh FAO harus disikapi dengan serius agar tak menjadi bom waktu bagi masyarakat.

Solusi dari ancaman aspek fundamental kita justru dijawab dengan masalah baru. Wacana cetak sawah sudah bermasalah sejak lama. Bahkan ide tersebut bukan barang baru. Ide yang selalu muncul ketika berbicara ketahanan dan kedaulatan pangan sejak dari era rezim otoriter Orde Baru, hingga yang terakhir sawah sejuta hektar ala Jokowi di Merauke. Kebijakan tersebut sekedar omong-kosong bila di saat yang sama sawah-sawah justru, seperti dalam sajak Gus Mus, tumbuh pabrik, tempat rekreasi dan gedung.

Selain wacana cetak sawah baru, solusi pemerintah untuk mengatasi prolem pangan justru dengan mengimport. Apakah setelah import masalah selesai? Padahal import saja bermasalah, bagaimana bisa di negeri agraris kebutuhan karbohidrat kita dari beras 85% dan 15% non beras. Sedangkan ingatan kita pada ubi, gandum, sogum, talas, sagu, dihabisi Revolusi Hijau ala Soeharto dan masih terjadi di rezim Jokowi dengan proyek sawah sejuta hektarnya.

Ketergantungan kita pada satu komoditas pangan pun rasa-rasanya masih menuai masalah dan problem mendasarnya adalah kita tak bisa makan dari yang kita tanam sendiri alias masih impor padahal beras merupakan kebutuhan pokok yang dimakan sehari tiga kali oleh 85% penduduk Indonesia.

Belum lagi panen petani yang tidak terserap karena harga yang diterapkan pemerintah murah. Banyak pula beras yang lari ke mekanisme pasar karena kebijakan pemerintah tidak memandang beras sebagai suatu hal yang mendatangkan keuntungan. Hal itu menjadikan petani tidak lagi menggantungkan hidupnya dari pertanian, maka akibatnya, tidak sedikit petani yang melepas lahannya untuk ditumbuhi beton, gedung, dll dan sering terjadi dengan pola-pola intimidatif dibantu tangan aparat negara.

Penguasaan alat produksi berupa tanah yang terkonsentrasi di tangan segilintir orang malah menjadi mimpi buruk yang menciptakan ketimpangan juga menciptakan kerusakan—kerusakan sosial atau kerusakan ekologis (krisis sosial-ekologis).

Fokus pemerintah menjadikan semen, tambang, jalan tol, atau proyek-proyek strategis lainnya berimplikasi pada persoalan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Pemerintah tidak melihat beras sebagai strategis nasional, yang dianggap sebagai barang strategis nasional adalah proyek-proyek yang tidak adapun kita masih tetap hidup.

Justru, yang jika tidak ada kita mati—kebutuhan primer— tidak pernah dianggap strategis; sumber air sumber pangan, udara yang bersih. Kacamata pemerintah akan menganggap strategis bila investasinya triliyunan. Tidak masalah dengan kemajuan dan pertumbuhan ekonomi. Tapi pertanyaannya adalah, apakah pada fase itu, fundamental kita sudah kuat?

Urusan makan tak pernah diseriusi, eh, tiba-tiba kita malah bicara 4.0. Bagaimana logikanya negara yang sudah duduk dengan para pemimpin G20, justru cadangan berasnya hanya 18 hari.

Di tengah pandemi, ingatan kita pada tulisan Muntaha dari kitab Amalil Khutaba, yang mengutip tulisan Mbah Hasyim Asy’ari diuji: “Pa’ tani itoe djoega mendjadi sendi tempat negeri didasarkan”

Kondisi demikian, menyadarkan kita untuk mulai belajar menanam dan memasak apapun yang berasal dari tanaman sendiri. Ajakan berkebun mulai menggema melihat kebijakan pemerintah yang memperburuk situasi. Menanam sayur-mayur menjadi kegiatan baru yang menemani beberapa masyarakat di rumah. Selain untuk mencukupi kebutuhan dapur, kegiatan tersebut juga menjadi solusi dari lahan-lahan yang menganggur. Bahkan di beberapa tempat yang tak memiliki lahan, memanfaatkan sistem pertanian hidroponik menjadi jawaban.

Budidaya lele atau nila yang dikombinasikan dengan tanaman kangkung juga mulai banyak dipraktekkan oleh banyak kalangan, termasuk yang dilakukan oleh santri—yang tidak pulang— di Wilayah Zaid bin Tsabit (K) PP Nurul Jadid Probolinggo. Hal tersebut dilakukan menyikapi ancaman krisis pangan dan juga meminimalisir pengeluaran untuk membeli kebutuhan sayur-mayur. Selain kangkung dan lele, para santri tersebut juga menanam cabe, dan tomat.

Menurut salah satu santri, kegiatan tersebut sejalan dengan dawuh pemangku Wilayah Zaid bin Tsabit (K), KH. Hefni Mahfudz, “Mengingat kondisi pandemi sekarang ini. Jadi kalo tanamannya beragam kan kita tidak perlu ke pasar, tinggal petik aja. Selain itu ngirit juga,” ungkap Solehuddin menirukan dawuh Kiai.

Menghidupkan lahan-lahan terbengkalai juga dilakukan oleh pemuda di Jombang, mereka mengolah lahan tanpa kepemilikan dengan menanam berbagai macam kebutuhan pangan. Bahkan kegiatan tersebut dikelola secara kolektif, dan memberikan akses kepada semua orang untuk memanen dan memanfaatkan sesuai dengan kebutuhan.

Praktek-praktek antisipatif semacam itu mendesak untuk terus digalakkan dan dirawat agar tidak sekedar menjadi kegiatan untuk mengisi kekosongan dan hanya akan menjadi solusi yang “hangat-hangat tai ayam”. Seperti diawal, problem pangan tak akan selesai bila pemerintah tak menyiapkan kebijakan yang tepat yang tanpa pandemipun fundamental pangan kita masih lemah.

Problem Ketenagakerjaan

Selain problem pangan, kita juga dididik dengan memperkarakan pola atau desain ekonomi yang kita amini sampai saat ini. Dalam waktu sebulan saja pandemi menyerang, tepatnya pada 9 April 2020, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat sebanyak 1.080.765 pekerja yang dirumahkan. (https://www.google.co.id/amp/amp.kontan.co.id/news/kemenaker-sampaikan-data-phk-terdampak-corona-begini-respons-serikat-pekerja)

Maka pertanyaan polos dapat dilontarkan, bagaimana bisa sebuah perusahaan yang sudah untung bertahun-tahun tapi justru lay off buruh dengan krisis yang masih satu bulan?

Data terakhir seperti yang dilansir Tirto.id (29 Mei 2020) Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) mencatat jumlah pekerja yang dirumahkan dan di-PHK sudah mencapai angka 6 juta sebagai imbas pandemi Corona atau COVID-19 pada perekonomian. Jumlah ini berkisar 3 kali lipat dari data yang diumumkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

Selanjutnya kita patut menanyakan apa yang hendak diselamatkan; kemanusiaan, nasib buruh yang sudah bekerja bertahun-tahum dan sudah menghasilkan keuntungan bagi perusahaan atau hanya keuangan perusahaan atau pembukuan perusahaan yang diselamatkan supaya sahamnya tidak turun?

Selain itu, ada unicorn yang valuasi perusahaannya sebesar 140 triliyun tapi mitranya hidup dari donasi, dan dibantu masyarakat dengan gotong-royong. Kita melihat ada sesuatu yang salah dengan desain ekonominya.

Seperti yang diperkarakan Sjahrir, ia menulis dalam Pergerakan Sekerdja “So’al kemerdekaan bangsa memang djuga so’al kaum buruh akan tetapi so’al kaum buruh tidak habis dengan kemerdekaan bangsa, so’al buruh baru selesai dengan hilangnya kapitalisme.”

Lagi-lagi pemerintah memperlihatkan ketidakseriusannya menjawab permasalahan yang ada. Solusi dengan Kartu Pra Kerja justru menimbulkan kontroversi hingga berujung pada stafsus millenial yang mengundurkan diri karena diduga terlibat dalam konflik kepentingan.

Persoalan ekonomi tentu tidak bisa dilakukan hari ini langsung, tapi setidaknya kita akan kalah dua kali kalau momen ini tidak dijadikan tempat belajar. Bahwa kartu pra kerja bukan sekedar memberi subsidi hidup sementara mereka menunggu mendapat pekerjaan.

Perekonomian ambruk ketika banyak masyarakat berdiam diri di rumah. Mengkambing hitamkan covid-19 justru kontra produktif. Malah perekonomianlah yang melumpuhkan dirinya sendiri sebagai konsekuensi dari pola yang kapitalistik.

Pandemi covid-19 tidak merusak sistem yang berlaku, namun menunjukkan sistem yang berlaku rusak.

Penulis:  Abdul Haq (Pendiri Vespa Literasi Probolinggo)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here