Politik dinasti akhir-akhir ini sering muncul dan menjadi isu hangat dalam pemberitaan, hal ini wajar terjadi karena mendekati fase-fase tahun politik yang akan diselenggarakannya pemilu. Bagaimana politik dinasti dapat heboh dan viral?
Menurut Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia, politik dinasti dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga. Pemilu tahun ini terdapat salah satu Paslon yang berasal dari salah satu anggota keluarga presiden. Dapat dijelaskan lagi, politik dinasti itu identik dengan kekuasaan secara turun temurun dari ayah kepada anak, agar kekuasaan tetap berada di lingkungan keluarga.
Politik dinasti sangat kental di lingkungan kerajaan, tetapi politik dinasti pernah terjadi di Amerika saat dipimpin oleh John F. Kennedy. Hal ini terjadi Ketika John F. Kennedy mempromosikan kerabatnya Klan Kennedy untuk menempati jabatan tertentu saat dia menjabat presiden.
Maka dari itu, pemilihan salah satu Paslon sangat menyita banyak perhatian bagi publik dan menimbulkan pro dan kontra. Banyak mendukung politik dinasti yang dapat menguntungkan semua pihak dengan mengusung visi dan misi berkelanjutan, tetapi juga banyak yang tidak percaya terhadap politik dinasti, karena akan menguntungkan para tokoh yang berkepentingan saja.
Apabila politik dinasti dilanjutkan, akan lebih menguntungkan untuk melanjutkan visi dan misi salah satu Paslon. Dapat dilihat selama sepuluh tahun terakhir, perkembangan Indonesia sangat pesat dan sudah dibilang negara berkembang, karena banyaknya pembangunan infrastruktur dan kemajuan teknologi sehingga dapat bersaing dengan negara maju. Hal ini dapat berdampak positif bagi keberlanjutan program yang sudah direncanakan menuju Indonesia emas.
Dilihat dari perspektif lain, politik dinasti dapat menimbulkan bias politik. Menurut Wikipedia bias politik adalah bias atau persepsi bias yang melibatkan kemiringan atau perubahan informasi untuk membuat posisi politik atau kandidat politik tampak lebih menarik. Bias biasanya dilakukan dengan cara yang dianggap tidak adil, sebab politik dinasti akan menguntungkan salah satu pihak agar kekuasaan masih dapat berjalan di nauangan keluarga tersebut.
Meninjau dari sisi etika, politik dinasti dari pandangan Masyarakat masih kontra terhadap hal tersebut, karena salah satu Paslon yang mengusung politik dinasti akan paling dominan dari Paslon lain karena dukungan dari keluarga yang masih menjabat saat ini, dapat dikatakan menang dalam branding image politik yang positif.
Kontroversi lainnya terhadap politik dinasti di Indonesia adalah Ketika MK menolak secara tegas perubahan terhadap pasal-pasal dalam UU pemilu, dengan alasan perubahan itu wewenang pembuat undang-undang. Hal ini menimbulkan polemik semakin panjang hingga saat ini.
Di Tengah gonjang ganjing politik dinasti, masyarakat harus berfikir secara serius dan mendalam mengenai keputusannya terhadap hak pilih, sebab masyarakat yang akan menentukan nasib Indonesia di masa depan, tentunya yang memiliki etika baik dan dapat mengayomi masyarakat kecil.
Penulis : Arya Trian Hidayat
(Duta Damai BNPT-RI Regional Jawa Timur)
