Tepat pada peringatan Hari Kartini, tanggal 21 April, Perempuan Bergerak bekerjasama dengan Malang Woman Writers’ Society (MAWWS) mengadakan diskusi dan nonton bersama film Kartini. Film yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo kemudian dikupas oleh Aquarina Kharisma Sari (founder MAWWS).

Kartini adalah wanita yang ditindas adat. Itu betul. Tepatnya, ditindas sistem feodal yang tak hanya mengkelaskan manusia menurut jender, melainkan juga kelas sosialnya. Namun sejak kapan dan dari mana Jawa menganut sistem feodal ini?

Pada masa lampau, kedudukan petani di Jawa sangatlah penting. Petani dan desa adalah penopang keberlangsungan hidup kerajaan (baca Nastiti 2003). Sistem monarki dalam budaya Wedha di Jawadwipa bersifat patrimonial, di mana raja adalah panutan dan rakyat adalah kekuatan. Keduanya ajer-ajer (luluh) sebagai Manunggaling Kawula Gusti (Arbaningsih, 2005). Sistem ini berubah setelah datangnya imperialisme bangsa-bangsa Barat.

Tradisi Barat adalah tradisi yang mengagungkan maskulinitas. Dari masa Romawi yang aristokratik-militeristis, hingga abad pertengahan yang memuja kultur ksatria, ditambah lagi tradisi Yudeo-Kristen yang memposisikan wanita (Hawa) sebagai penyebab dosa asal dan kejatuhan manusia dan penggoda iman lelaki. Tradisi feodal ini dibawa bangsa-bangsa Barat ke negeri-negeri koloni, termasuk Jawa. Persentuhan dengan feodal Eropa mengubah perlahan struktur masyarakat Jawa yang sebelumnya patrimonial-egaliter, menjadi feodal-hirarkis.

Sayangnya, setelah Revolusi Perancis yang membawa terang demokrasi dan hak-hak kaum proletar serta wanita, Jawa justru semakin mundur dengan feodalismenya. Di sinilah kita melihat Kartini dan wanita bangsawan sejamannya. Namun para feminis keliru bila mengatakan “Kartini tak berdaya karena dia seorang Jawa,” padahal sesungguhnya, “Kartini tak berdaya karena dia seorang ningrat.” Karena bagaimana yang disebut “Jawa” itu, nyatanya bukan seperti yang dialami Kartini. Yang dialami Kartini bukanlah suatu “kejawaan,” melainkan “kefeodalan.” Feodalisme yang sakit, kata Pak Karno. Dan yang membawa sistem itu adalah Barat.

Berulang-ulang dan tak pernah usai, Kartini digambarkan sebagai wanita “Jawa” yang ditindas “adat.” Ia menjadi heroine karena ia menderita, dipingit, memberontak terhadap adat, dipoligami, mendirikan sekolah wanita, lalu meninggal setelah melahirkan. Citra Kartini yang abadi adalah victim, bukan agent.

Surat-surat Kartini di tangan J. H. Abendanon juga tidak semuanya diterbitkan. Dri Arbaningsih bersikap kritis terhadap hal ini. Ia menduga, buku Door Duisternis tot Licht diterbitkan untuk mengalihkan perhatian orang dari inti pemikiran dan perjuangan Kartini tentang kebangkitan Jawa sebagai suatu nation (bangsa) melalui pendidikan nalar dan akhlak sebagaimana terselip dalam surat-surat dan dua notanya (Arbaningsih, 2005). Padahal, istilah nasion inilah yang menggugah para pelajar STOVIA yang secara informal bersama Kartini dan Roekmini membentuk kaum muda bernama Jong Java. Istilah Jong Java ini sudah dipakai oleh Kartini sejak 1903 di dalam suratnya. Arbaningsih secara masuk akal mencurigai, apakah Abendanon hanya sekedar pelaksana politik Belanda untuk menghapus jejak Kartini sebagai salah seorang perintis kebangkitan (emansipasi) bangsa Jawa, dan menampilkannya hanya sebagai pendekar kebangkitan wanita Jawa? (Arbaningsih, 2005).

Pernahkan kita membaca kritik Kartini yang mendalam tentang agama-agama mapan? “Tuhan kami adalah nurani, neraka dan sorga kami adalah nurani kami. Dengan melakukan kejahatan, nurani kamilah yang menghukum kami, dengan melakukan kebajikan, nurani kami pulalah yang memberi kurnia (Surat, 15 Agustus 1902, kepada E. C. Abendanon) … agama yang sesungguhnya ialah kebatinan, dan agama itu bisa dipeluk baik sebagai Nasrani maupun sebagai Islam dan lain-lain” (Surat, 31 Januari 1903).

Dari Barat Kartini mengenal cara berpikir rasional objektif, namun Kartini juga mengenal kearifan Jawa tentang roso. Dalam dimensi roso ini, ego manusia luruh dalam keber-ada-an di sekitarnya, sehingga timbul harmoni atau keselarasan. Kartini yang akhirnya menerima lamaran bupati Rembang adalah salah satu bentuk perilaku berdasarkan roso ini. Ia memperoleh keselarasan (batin dan dunia) dengan melaksanakan dharma bhakti sebagai anak kepada ayahnya. Ia sudah menempati tempatnya yang tepat (baca Etika Jawa, Frans Magnis Suseno). Dan dari sinilah ia berdiplomasi. Terbukti bahwa suaminya mendukung cita-citanya dan memuluskan jalan Kartini mendukung cita-cita tersebut.  

Sebagai wanita Kartini juga berbeda dari feminis Barat. Baginya modernisasi dan pola pikir wanita Jawa adalah menjadi “wanita yang berani hidup, dapat menentukan kehendaknya, riang dan gembira, bersedia berbuat sesuatu untuk masyarakatnya, dan tidak mementingkan diri sendiri (Surat, 25 Mei 1899 kepada Stella Zeehandelaar). Di sini ia menekankan keselarasan batin (riang dan gembira), dan menyatakan diri sebagai bagian dari masyarakat komunal, bukan individual, seperti ciri masyarakat industri dan kapitalis. Ia tak keluar dari kejawaannya yang komunal, ia tak keluar dari kemanusiaan-jawanya yang mengemban dharma.

Berhentilah memposisikan dan menggambarkan Kartini sebagai korban budaya “Jawa.” Dengan belajar, keluar dari pingitan, menggagas tentang pembebasan bangsa Jawa, kemudian menjalankan dharma dengan menikah dan menjadikan pernikahan itu sebagai alat diplomasi mewujudkan cita-cita, maka sesungguhnya, Kartini seorang pemenang.(*)

 

 

(*) Artikel merupakan tulisan dari Aquarina Kharisma Sari sebagai bahan diskusi dalam acara “diskusi dan nonton bareng Kartini” oleh Perempuan Bergerak.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here