Dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadi waktu yang cukup untuk mulai menilai arah kebijakan dan dampaknya bagi masyarakat. Ukuran keberhasilan pemerintah tidak hanya terlihat dari pidato, program, atau angka pertumbuhan ekonomi. Bagi rakyat, pertanyaan yang lebih dekat justru sederhana. Apakah harga kebutuhan pokok masih terjangkau, apakah mencari pekerjaan semakin mudah, dan apakah kebutuhan sehari-hari bisa dipenuhi tanpa beban yang kian berat?
Coba belanjakan uang Rp100.000 hari ini. Menurut saya, jumlah itu terasa tidak ada artinya sama sekali. Uang tersebut bisa cepat habis untuk membeli beberapa kebutuhan dapur, membayar ongkos perjalanan, dan memenuhi keperluan harian. Bukan berarti Rp100.000 benar-benar tidak bernilai, tetapi daya belinya terasa semakin terbatas ketika harga kebutuhan terus bergerak, sementara penghasilan tidak selalu ikut naik.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) memberi konteks pada pengalaman tersebut. Inflasi tahunan pada September 2026 tercatat 3,28 persen. Pada periode yang sama, kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi 4,37 persen, sedangkan kelompok transportasi mencapai 4,84 persen. Angka ini tidak menggambarkan kondisi setiap rumah tangga secara persis, tetapi menunjukkan bahwa tekanan harga masih menjadi persoalan yang perlu diperhatikan.
Dalam buku Negara dan Politik Kesejahteraan, Abdul Muhaimin Iskandar menempatkan kesejahteraan sebagai bagian penting dari tanggung jawab negara. Pembangunan karena itu tidak cukup dinilai dari capaian makroekonomi. Hasilnya juga harus terasa dalam kemampuan masyarakat membeli kebutuhan pokok, memperoleh layanan publik, dan menjalani kehidupan yang layak.
BBM dan Persoalan Akses
Tekanan hidup juga berkaitan dengan bahan bakar minyak (BBM). Bagi pengemudi ojek daring, pedagang kecil, pekerja lapangan, dan pelaku usaha mikro, BBM bukan sekadar barang yang dibeli ketika tangki kendaraan hampir kosong. BBM merupakan bagian dari biaya mencari nafkah. Ketika pasokan terganggu, pekerjaan dan pendapatan bisa ikut terdampak.
Situasi itu terlihat di Bali pada Oktober 2026. Ombudsman RI melaporkan antrean panjang di sejumlah SPBU pada 12–15 Oktober. Salah satu pemicunya adalah keterlambatan kapal pengangkut BBM yang membuat jadwal sandar mundur sekitar 15,5 jam. Kondisi tersebut diperberat oleh terbatasnya cadangan di terminal distribusi dan meningkatnya permintaan masyarakat. Pada 14 Oktober, antrean di wilayah Denpasar dilaporkan mencapai lebih dari dua kilometer, dengan waktu tunggu sekitar empat hingga enam jam.
Bagi orang yang mengandalkan kendaraan untuk bekerja, mengantre selama berjam-jam bukan perkara sepele. Waktu yang seharusnya digunakan untuk mengantar penumpang, mengirim barang, atau berjualan justru habis di SPBU. Pendapatan hari itu pun berpotensi berkurang. Peristiwa di Bali menunjukkan bahwa persoalan BBM tidak hanya menyangkut harga, tetapi juga kelancaran distribusi dan kesiapan menghadapi gangguan. Stok yang tersedia di suatu tempat belum tentu menjamin masyarakat bisa mendapatkannya tepat waktu.
Pemerintah dan pihak terkait perlu memastikan distribusi berjalan baik, terutama di wilayah yang bergantung pada pasokan melalui jalur laut. Masyarakat tidak seharusnya menanggung sendiri dampak dari gangguan logistik yang tidak mereka sebabkan. Ketersediaan energi yang mendukung kegiatan ekonomi harus ditopang perencanaan, cadangan, dan informasi yang jelas kepada publik.
Pekerjaan Semakin Sulit Dicari
Persoalan lain yang dekat dengan kehidupan masyarakat adalah pekerjaan. Mencari kerja dapat terasa seperti perlombaan panjang. Pelamar harus bersaing dengan banyak orang, memenuhi beragam persyaratan, lalu menunggu kepastian yang belum tentu datang. Ijazah saja tidak selalu menjamin seseorang segera memperoleh pekerjaan yang sesuai.
BPS mencatat tingkat pengangguran terbuka pada Mei 2026 sebesar 4,65 persen. Pada periode yang sama, rata-rata upah buruh tercatat Rp3,39 juta per bulan. Angka pengangguran memang penting, tetapi belum sepenuhnya menggambarkan pengalaman orang yang kesulitan memperoleh pekerjaan layak. Ada pula orang yang sudah bekerja, tetapi pendapatannya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan atau pekerjaannya tidak memberi kepastian jangka panjang.
Karena itu, persoalan lapangan kerja tidak bisa dibebankan hanya kepada individu agar lebih siap bersaing. Pemerintah juga perlu memperluas kesempatan kerja, memperkuat perlindungan pekerja, dan memastikan pertumbuhan ekonomi membuka peluang yang layak. Buku Politik Kesejahteraan: Kontestasi Rezim Kesejahteraan di Indonesia, yang disunting Wawan Mas’udi dan Cornelis Lay, mengingatkan bahwa kebijakan kesejahteraan merupakan bagian penting dari cara negara menjawab kebutuhan masyarakat.
Masyarakat bukan hanya membutuhkan pekerjaan apa pun, melainkan pekerjaan yang memungkinkan mereka hidup dengan layak. Ketika seseorang bekerja sepanjang hari tetapi tetap kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, persoalannya tidak cukup dijawab dengan angka penyerapan tenaga kerja.
Dua Tahun untuk Mengevaluasi, Bukan Sekadar Merayakan
Dua tahun tentu belum cukup untuk menyelesaikan semua persoalan yang diwarisi dari pemerintahan sebelumnya. Namun, periode ini cukup untuk mengevaluasi arah kebijakan dan menilai apakah pemerintah bergerak mendekati kebutuhan masyarakat. Evaluasi bukan berarti menolak seluruh program pemerintah. Justru, kritik diperlukan agar kebijakan yang belum berjalan baik dapat diperbaiki.
Dalam buku Polikrisis Demokrasi: Neraca Kasus Indonesia, Kuskridho Ambardi membahas tantangan demokrasi Indonesia di tengah berbagai persoalan yang saling berkaitan. Dalam pemerintahan yang demokratis, masyarakat perlu memiliki ruang untuk menyampaikan kritik, memperoleh informasi, dan meminta pertanggungjawaban atas kebijakan publik. Pemerintah yang kuat bukanlah pemerintah yang bebas dari kritik, melainkan pemerintah yang bersedia mendengarkan dan memperbaiki kekurangan.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemerintahan kembali pada kehidupan sehari-hari. Apakah uang belanja masih cukup? Apakah BBM mudah diperoleh ketika dibutuhkan? Apakah peluang kerja semakin terbuka? Apakah pelayanan publik benar-benar membantu masyarakat?
Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran seharusnya menjadi momentum untuk menjawab pertanyaan itu secara jujur. Keberhasilan tidak cukup dirayakan melalui program dan angka statistik. Ia juga harus terasa di meja makan, di perjalanan menuju tempat kerja, dan dalam perjuangan seseorang mendapatkan pekerjaan.
Jika uang Rp100.000 semakin cepat habis, mencari pekerjaan terasa semakin berat, dan akses terhadap kebutuhan penting masih dapat terganggu, pengalaman itu layak menjadi bahan evaluasi. Sebab, rakyat tidak hanya ingin mendengar bahwa negara sedang bekerja. Mereka ingin merasakan bahwa kerja negara benar-benar membuat hidup menjadi lebih baik.
Penulis: : Muhammad Khafid Muktadir (Mahasiswa Pascasarjana Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta)
