“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.”

Begitulah bunyi penggalan dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak asing di telinga kita semua. Dari tingkatan Sekolah Dasar hingga kaum sipil pastilah pernah mendengarnya, bahkan selalu mendengar setiap upacara bendera, terutama peringatan hari ulang tahun bangsa Indonesia.

Sekilas teringat zaman masih menjadi siswa SD, penulis merasa bangga ketika ditunjuk menjadi petugas upacara bendera hari senin dan membacakan UUD 1945 di barisan terdepan. Walau tidak tahu persis makna dari setiap kalimatnya. Walau bahasanya berat dicerna bagi anak umur sekolah dasar. Tapi rasa bangga itu ada. Seakan paham dan benar-benar menghayati per kata yang dilafalkan dengan intonasi gagah ala pembacaan puisi.

Tetapi semenjak duduk di bangku kuliah rasa bangga itu hilang seketika menjadi rasa yang ‘ugh’ tidak bisa dijelaskan melalui kata tiap kali mendengar pembukaan UUD 1945 tersebut. Ya memang penulis lebih sering duduk di warung kopi daripada duduk di dalam kelas. Lebih sering bermain toak teriak-teriak bawa poster di depan balaikota daripada presentasi materi kuliah di depan banyak mahasiswa. Kuliah juga bukan jurusan Pendidikan Pancasila atau jurusan-jurusan yang berhubungan dengan sejarah kenegaraan. Tapi dari situlah penglihatan mata dan kepekaan hati semakin diasah. Menyaksikan realita yang sama sekali tak sinkron dengan kata merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Bagaimana mungkin rakyat Indonesia bisa bersatu, kalau perbedaan malah dijadikan sumber dari permasalahan. Kawan Papua dikriminalisasi, agama minoritas dicaci dan difitnah.

Bagaimana bisa adil dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, korban pelecehan dan atau kekerasan seksual saja masih kebingungan harus menggunakan payung hukum yang mana. Banyaknya pelaku menenggelamkan problem dan korban yang akhirnya hanya bisa bungkam. Buruh kerja berat diupah rendah. Anak pedalaman tidak bisa memiliki akses pendidikan.

Bagaimana bisa makmur dirasakan oleh rakyat Indonesia, jika rakyat kelas bawah selalu dirampas hartanya oleh penguasa. Tanah nenek moyang warisan satu-satunya, bahkan disakralkan oleh anak turunnya, dirombak dibangun gedung kaca bertingkat. Sementara keuntungan diambil kalangan tertentu saja. Import sembako terus-terusan sementara hasil panen dari kebun sendiri dimatikan harga jualnya. Tidak hanya tanah saja, air dan udara bahkan dikuasai kalangan elite tertentu saja. Air menjadi belerang, udara penuh asap yang tak bersahabat.

Ada satu kalimat yang selalu menjadi tanda tanya, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia. Ibarat kata, selama ini rakyat Indonesia hanya berada di depan pintu gerbang saja. Entah pintu itu tertutup terkunci atau sudah terbuka. Tapi kita tetap saja ada di depannya, belum masuk melewati pintu gerbang itu karena tidak punya akses untuk masuk. Berarti belum merdeka dong?

Entahlah, itu hanya tafsir liar saja. pertanyaan seriusnya, dimanakah pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia jika realitanya masih banyak yang merasa dijajah bahkan oleh bangsa sendiri? Terlalu kompleks problem yang dialami bangsa ini.

Merdeka sepertinya hanya sebuah kosakata asing yang terus didengungkan tapi tak pernah diketahui rasa dan bentuknya. Hanya kalangan tertentu saja yang dapat memaknai merdeka, kaum-kaum yang duduk dalam bangku birokrasi yang kemudian memiliki berlimpah privilege.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here