Kamis, 28 September 2017, atas dukungan Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI), Gubuk Tulis, Sabda Perubahan, Perempuan Bergerak, Oase Cafe &  Literacy. Bioskop Oase menyelenggarakan diskusi dan pemutaran film Semai Phala, sebuah dokumenter yang berkisah tentang kehidupan para korban Tragedi Pembantaian Tahun 1965/1966 saat ini. Acara yang dibuat untuk umum, dihadiri oleh berbagai kalangan; mahasiswa, dosen, aktivis dan pekerja sosial.

Maraknya isu PKI menjadi rutinan di bulan September. Baiknya kita memulai menelaah bersama dengan akal sehat. Bioskop Oase menghadirkan Wasis Sasmito selaku narasumber diskusi film Semai Phala.

Film berdurasi sekitar 30 menit itu menceritakan kehidupan korban/penyintas Tragedi’65 di tiga daerah yaitu Solo, Pati dan Bali. Mereka yang menata kehidupannya kembali. Ekonomi dan relasi sosialnya hancur lebur. Stigma dan deskriminasi seperti tembok penghalang kehidupan. Meskipun begitu, mereka bertahan. Bahkan kini menjadi penyemai kebaikan di lingkungannya tinggal.

Menyikapi isu akhir ini, menurut Wasis, lucu ketika banyak aparat negara yang merasa benar dan yakin akan kebangkitan dan bahaya PKI. Ia memiliki cerita saat menyelenggarakan acara di tahun 2001, acara yang ia selenggarakan membuatnya diseret ke kantor polisi dan diintrogasi.  Ketika itu, aparat menyatakan bahwa PKI berbahaya, sedangkan ia bertanya kepada aparat tentang PKI dan bahaya PKI, aparat tidak menjawab, malah marah-marah. Kondisi di lapangan banyak seperti itu, aparat yang keminter, tapi tidak tahu bahaya PKI.

Selanjutnya, alumni pascasarjana UI itu menambahkan tentang konflik yang terjadi pusaran 65-66. Apakah benar pembantaian 65-66 termasuk konflik horizontal? Pasti bukan. Kategori konflik horizontal, korbannya tidak lebih sama dengan 100 orang. Ada beberapa premis untuk menjawab itu. Pertama, pengaruh situasi sebelum 65 dan dominasi PKI sebagai partai. Seperti halnya pada era orde baru, adanya Golkar sebagai partai besar, menjadi arogan, siapa yang tidak Golkar jangan harap. Kedua, situasi itu menemukan trigernya ketika Soeharto memerintahkan Sarwoedi ke Jawa Tengah untuk melakukan penangkapan dan pembantaian, 12 Oktober 1965. Sarwoedi pun mengakuinya, bahwa banyak permintaan masyarakat terhadap RPKAD, solusinya ya melatih militer masyarakat seperti yang dilakukan Kopassus. Setelah RPKAD itulah konflik horizontal terjadi. Jika ditanya apa dasar dan pentingnya RPKAD? Tidak ada rasionalisasi.

Wasis mengajak kembali pada konteks film. Menurutnya, film itu tertuju pada satu objek saja, yakni korban PKI, belum mengambil sudut korban yang lain.  Padahal, dalam upaya rekonsiliaasi perlu diawali dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal itu butuh mengambil posisi yang sama atau setara, serta dengan kebesaran hati. Wasis sangat salut dengan langkah Sarikat, yang telah mengupayakan pertemuan antara kedua belah pihak, pelaku dan korban, di suatu daerah.

Ada kisah menarik di Banyuwangi. Saat bertemu pejabat Genteng, ia menceritakan akhir Oktober hari Jumat, ada provokasi di Masjid, bahwa ada kyai yang dibunuh oleh PKI. Kita perlu datang.  Provokasi itu berkumandang di mimbar-mibar Masjid. Sebegitunya kala itu.

Setelah paparan panjang lebar dari Wasis, dialog berlangsung dengan tanya jawab atau sebuah informasi. Beberapa pertanyaan di antaranya adalah apakah PKI itu atheis? Bagaimana menghilangkan ketakutan akan kejadian 65? Jika negara tidak bisa mengupayakan rekonsiliasi, apa yang akan terjadi? Selebihnya adalah sebuah pernyataan.

Pernyataan itu datang dari seorang ibu yang hadir malam itu. Ia menceritakan masa lalunya, bahwa ayahnya seorang camat Bululawang Malang dan ketika malam jam 10 ada truk pengangkut manusia, yang akan dibantai, melewatinya. Kejadian itu membuatnya trauma, ia menyadari ayah nya yang tidak bisa berbuat apa-apa di bawah tekanan penguasa. Dr. Mahpur, psikologi UIN Malang menambahkan bagaimana pun cara nya di akar rumput stigmaisasi PKI tidak lagi terjadi, serta Indonesia sebagai negara hukum harus melakukan rekonsiliasi.

Bersambung ke narasumber. Wasis menanggapi pertanyaan. Tidak ada urusan, PKI dan Agama.  Kalau disepakati Indonesia adalah negara sekuler, tidak ada hubungannya negara dan agama, apalagi partai dan agama. Jika ada argumen seperti itu lagi, maka mari kita lihat H. Misbach, haji loh, pendiri Serikat Islam, tokoh yang kuat melakukan perlawanan, serta tokoh embrional PKI.

Upaya rekonsiliasi perlu dilakukan, jika tidak, akan ada stigmaisasi dan diskriminasi terhadap keluarga PKI atau orang yang dianggap PKI.  Bayangkan, negara belum selesai pada dirinya. Negara masih memperlakukan keturunan PKI secara tidak adil. Jika dilihat, tidak hanya pemberontakan PKI, ada juga pemberontakan DI/TII, PRRI/Permesta dan Masyumi. Tapi, hanya keturunan PKI yang diperlakukan tidak adil.

Adi Sasono, cucu M. Room, dedengkot Masyumi sempat menjadi menteri. M. Natsir,  bebas-bebas saja, sampai mendirikan LDII. Soemitro, menjadi menteri di zaman Soeharto.

Mengapa negara memperlakukan berbeda? Karena rekonsiliasi hanya terjadi di akar rumput, tapi negara belum melakukannya. Apa yang harus dilakukan negara. Sebagai negara hukum, Indonesia pasti memiliki konstitusi.  Gus Dur pernah menyatakan, “Konstitusi kita menjamin setiap warga negara untuk berserikat dan bebas mengeluarkan pendapat”. Artinya, semua warga negara berhak mendapat kebebasan berkumpul dan berpendapat.

Negara harus segera melakukan jalan rekonsiliasi, agar tidak lagi ada stigmaisasi dan deskriminasi. Upaya perdamaian harus dilakukan di negara hukum. Tidak akan ada penyelesaian masalah kemanusiaan jika Nelson Mandela di Afrika Selatan tidak melakukan rekonsiliasi, begitu pula Jerman Barat, serta pembantaian di Kamboja. Sebagai negara besar, tentunya Indonesia bisa melakukan itu.

Di akhir diskusi, Wasis berpesan bahwa jangan berhenti untuk mengklarifikasi info yang tidak jelas tentang PKI atau kejadian 65. Teruslah membaca dan merefleksikannya melalui tulisan. Tidak perlu ada yang ditakuti dari PKI. Mari kita mulai dari diri kita untuk tidak menstigma orang lain dengan istilah ‘PKI’  ‘Gerwani’ ‘BTI’ atau lainnya!

Sudahi pertikaian, mari berdamai untuk mewujudkan Indonesia yang hebat dan berjiwa besar. ( Al Muiz Liddinillah )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here