Oleh : Muhammad Nur Wahid

Ketika pertama kali jari saya menyentuh keyboard untuk menulis ini, jantung saya bergetar hebat. Dada ini seperti menolak kehadiran oksigen yang tersesat di bulu hidung. Nafas saya terengah-engah seperti sedang berjalan mendaki bukit kembar. Bukan soal saya tidak PD atau apa, tapi lebih karena saya sadar akan besarnya resiko menulis tentang ini. Bayangkan saja,  semalaman para kampret dan beberapa hewan nokturnal lainnya berbondong-bondong datang dengan teman sekompi hanya untuk menunggu tulisan ini selesai sambil duduk-duduk santai di atas pohon jambu depan rumah. Dengan mata merah menyala penuh kebencian mereka terus mengawasi setiap gerak jari-jari tanganku, sebagian lagi terbang berseliweran ngalor ngidul gak jelas hanya untuk sekedar mengganggu konsentrasiku. Tuhan, Cobaan apalagi ini.

Oke, lupakan para kampret. Sekarang fokus pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang sedang serius berbicara tentang Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial. Berulang kali presiden menyatakan bahwa Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial adalah agenda prioritas. Pemerintah memasang target untuk Reforma Agraria seluas 9,1 juta hektar  yang terbagi menjadi 4,5 juta Ha dalam bentuk legalisasi aset dengan rincian 3,9 juta Ha berupa sertifikasi tanah dan 0,6 juta Ha untuk lahan tranmigrasi. Sedangkan 4,5 juta Ha sisanya diperuntukkan redistribusi aset dengan rincian 0,4 Ha HGU dan Tanah Terlantar serta 4,1 juta Ha untuk Kawasan Hutan.  Sementara untuk Perhutanan Sosial sendiri pemerintah menarjetkan 12,7 juta hektar. Ini selaras dengan cita-cita dan semangat Nawa Cita yang ditegaskan dalam RPJMN 2015-2019.

Apa itu Reforma Agraria? Reforma agraria atau agrarian reform menurut Gunawan Wiradi adalah landreform plus. Artinya reforma agraria adalah landreform yang disertai dengan program-program penunjangnya, termasuk program pasca reforma tersebut dijalankan. Secara sederhana hakikat dari reforma agraria adalah menata kembali struktur kepemilikan, penguasaan dan penggunaan lahan untuk kepentingan rakyat banyak.

Pada masa lalu sebenernya upaya ini pernah dilakukan oleh pemerintahan Soekarno dengan diterbitkannya Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria dengan tujuan untuk mengubah sistem agraria dari sistem kolonial ke sistem nasional yang sesuai dengan kepentingan negara dan rakyat Indonesia, khususnya petani-petani Indonesia. Kedua, mengakhiri sistem dualisme dan meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan, terutama yang didasarkan atas hukum adat. Ketiga, memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat Indonesia. Namun seperti kita ketahui bersama bahwa cita-cita itu akhirnya karam diterpa oleh roda zaman. Bahkan ketika Orde Lama tumbang dan berganti Orde Baru, cita-cita ini menjadi semacam mitos yang tak kunjung hadir ditengah masyarakat yang haus akan keadilan atas tanah.

Kemudian, mengapa perlu Reforma Agraria? Saat ini ketimpangan atas penguasaan tanah sangat besar! Sementara terdapat 10,2 juta rakyat miskin yang tersebar di 25.863 desa disekitar kawasan hutan yang mana 71,06% dari mereka menggantungkan hidup pada sumberdaya hutan. Apa yang membedakan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial? Pengertian secara sederhananya adalah Reforma Agraria merupakan legalisai aset dalam bentuk Tanah Obyek Reforma Agraria sedangkan Perhutanan Sosial adalah legalisasi akses masyarakat terhadap kawasan hutan dalam bentuk Ijin kelola atau kerjasama kemitraan selama 35 tahun.

Dalam rangka mendorong Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial pemerintah telah mengeluarkan beberapa regulasi sebagai instrumen. Salah satunya adalah dengan menerbitkan Perpres Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan pada September 2017 lalu. Kemudian disusul dengan dikeluarkannya PERMEN LHK No P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan dan Perubahan Batas Kawasan Hutan untuk Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria oleh Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup pada Mei 2018 kemarin. Ini adalah bukti bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo serius dalam penanganan dan penyelesaian konflik tenurial di sekitar kawasan hutan.

Sebelumnya Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor P.83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial dengan skema Hutan Adat, Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, dan Kemitraan Kehutanan. Dan khusus untuk perhutanan sosial di Jawa pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor P.39 Tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial diwilayah Kerja Perum Perhutani dengan skema Ijin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS). Melalui Perhutanan Sosial beberapa hal hendak dicapai. Perhutanan Sosial diharapkan mampu menciptakan dan mempercepat pemerataan akses dan distribusi aset sumberdaya hutan, menyelesaikan konflik tenurial di kawasan hutan, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan.

Banyak kalangan menganggap bahwa Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial adalah sebuah langkah mundur dalam sektor pengelolaan hutan. Dengan berbagai dalil secara serampangan mereka menilai bahwa kebijakan ini telah mendorong laju deforestasi secara besar-besaran di Indonesia. Bukan isapan jempol, mereka ini kelompok intelektual yang tentunya terbiasa berbicara sesuai data-data dan melalui proses kajian yang panjang. Namun seperti kebanyakan intelektual ansih yang besar di balik perpustakaan, mereka abai terhadap realitas sosial. Terutama hubungan antara manusia dengan lingkungan sekitarnya.

Menurut data yang dikeluarkan Bank Dunia, bahwa sejak tahun 1985-1997 Indonesia telah kehilangan hutan sekitar 1,5 juta hektar setiap tahun dan diperkirakan sekitar 20 juta hutan produksi yang tersisa. Beberapa faktor penyebabnya adalah penebangan liar berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan kayu di pasar internasional, besarnya kapasitas terpasang industri kayu dalam negeri, konsumsi lokal, lemahnya penegakan hukum, dan pemutihan kayu yang terjadi di luar kawasan tebangan.  Berdasarkan data tersebut beberapa kalangan mengeluarkan untuk mendorong pemerintah agar supaya mengeluarkan regulasi guna memperkuat penegakan hukum di sektor kehutanan. Namun yang terjadi justru sebaliknya, pemerintah malah mengeluarkan satu paket kebijakan yang membuat masyarakat semakin mudah mendapat akses kelola terhadap sumberdaya hutan. Ini yang kemudian oleh sebagian kalangan sebut dengan tindakan kontradiktif dan tidak produktif. Lebih tepatnya kemunduran.

Saya sepakat dengan penegakan hukum, dengan catatan harus makin tajam ke atas, bukan ke bawah. Yang terjadi hari ini, hukum dan regulasi yang dibuat negara justru tajam kebawah. Yang menjadi korban tentunya adala para petani hutan. Seringkali mereka menjadi korban kriminalisasi dengan tuduhan melakukan ilegal loging atau perambahan. Padahal pada faktanya mereka adalah petani yang dengan sah memiliki Perjanjian Kerjasama dengan negara yang diwakili oleh perusahaan plat merahnya. Mungkin kita masih ingat kasus yang menimpa nenek Asyani pada 2015 lalu yang dituduh mencuri kayu diwilyah hutan negara. Pada Desember 2017 kemarin, warga desa Sabrang kecamatan Ambulu kabupaten Jember juga mengalami nasib serupa, dituduh mencuri kayu di hutan negara. Meskipun penahanan keduanya telah ditangguhkan, akan tetapi hal ini cukup menjadi catatan dan bukti bahwa penegakan hukum di sektor kehutanan masih tebang pilih. Yang terbaru, adalah kasus pak Satumin, warga desa bayu kecamatan Songgon kabupaten Banyuwangi yang ditahan pada 26 Juli 2018 kemarin. Baik nenek Asyani, pak Poniran maupun pak Satumin sama-sama dijerat dengan UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H).

Demikianlah gaya pengelolaan lingkungan ala eco-fascism itu. Gaya pengelolaan lingkungan yang telah dengan sengaja meniadakan eksistensi manusia. Membuangnya jauh ke dalam jurang nista nan kotor karena berlimpah dosa terhadap alam. Dengan kejam eco-fascism menganggap manusia sebagai penyebab utama kerusakan lingkungan, maka layak dan pantas untuk ditiadakan. Dengan kata lain bagi penganut faham ini, lingkungan atau sumberdaya alam kalau perlu harus ‘dimurnikan’ dari masyarakat yang telah turun temurun mendiami kawasan tersebut demi menjaga kelestarian lingkungan/sumberdaya alam itu sendiri.

Dalam pengelolaan lingkungan terutama sumberdaya hutan kita tidak bisa dengan serta merta meniadakan manusia terutama masyarakat sekitar hutan. Selama ini kebijakan Pemerintah terkait pengelolaan sumber daya hutan belum menyentuh pada kepentingan masyarakat dalam menjamin kesejahteraan dan perlindungan bagi pemanfaatan secara berkelanjutan. Secara umum pengukuran tingkat kesejahteraan yang dimaksud tersebut dapat di lihat dari seberapa besar kemampuannya dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat di suatu kawasan, khusunya di area hutan. Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial boleh dibilang sebagai sebuah terobosan yang dilakukan pemerintah untuk melibatkan masyarakat terutama mereka yang berada di dalam dan sekitar hutan untuk turut serta melestarikan lingkungan dan mampu secara mandiri meningkatkan perekonomiannya sebagaimana jargon Perhutanan Sosial yaitu “Hutan Lestari, Rakyat Sejahtera”.

Namun di seberang jalan sana sayup-sayup terdengar suara miring dari para pengagum teori konspirasi yang menganggap bahwa Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial pemerintahan presiden Jokowi sebagai program bagi-bagi tanah yang mirip dengan gaya PKI, Partai Komunis Indonesia, partai yang sudah lama mati dan terkubur di dalam tanah bumi Indonesia. Bahkan seorang tokoh nasional yang mendakwakan dirinya sebagai “Bapak Reformasi” mengatakan dengan lantang dan dengan nada penuh kebenciaan, “Ini pengibulan, waspada bagi-bagi sertifikat, bagi tanah sekian hektar, tetapi ketika 74 persen negeri ini dimiliki kelompok tertentu seolah dibiarkan. Ini apa-apan?” , celotehnya dari atas mimbar suci yang terhormat.

Saya kok jadi curiga bahwa mereka yang berkata demikian itu, baik para penganut faham eco-fascism dan pengagum teori konspirasi adalah orang-orang yang hidupnya kurang piknik. Atau kalau kata arek Jember, “Dolanmu kurang adoh cak”. Pantas bila mereka tidak tahu bahwa terdapat 25.863 desa di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang 70 persennya menggantungkan hidup dari hutan. Mereka mungkin juga belum pernah merasakan bagaimana hidup sebagai petani hutan yang selama ini masih belum bisa beranjak dari bawah garis kemiskinan.  Di sebagian kawasan sampai hari ini ada beberapa kelompok masyarakat yang belum mendapatkan kejelasan status atas tanah yang mereka tempati secara turun temurun bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka.

Negara hadir rakyat sejahtera. Kehadiran negara diperlukan untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. Maka salah apabila para kampret dan hewan nokturnal lainnya mengatakan ini sebagai upaya membangkitkan PKI. Kehadiran negara dalam wujud RAPS adalah oase di tengah rasa frustasi yang begitu hebat akibat terus menerus digantung dalam ketidakpastian. RAPS seolah menjawab do’a mereka yang selama ini berusaha berjalan merangkak untuk keluar dari jurang kemiskinan menuju kesejahteraan dan keadilan sosial.

Mereka boleh memaki dengan sesuka hati serta memasukkan saya sabagai bagian dari suku cebong laknatullah. Namun setidaknya cebong masih tetap membumi. Bahkan ketika telah bermetamorfosis menjadi kodok pun ia tetap membumi. Biarkan kaum kampret terus terbang di awang-awang. Kita tunggu saja, kapan mereka jatuh ke bumi dengan sayap penuh luka dan memar di sekujur tubuhnya. Kalau-kalau setelah hari ini ada yang bertanya kepadaku, “Anda ini PKI ya, kok sampai segitunya membela Jokowi”. Saya akan menjawabnya dengan lantang tanpa rasa takut sedikitpun, “Ya, saya anggota PKI, Penikmat Kopimanis Indonesia”.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here