Secara ontologis, manusia adalah bagian integral dari alam. Kaum Idealis mempercayai adanya kekuatan metafisik spritual dibalik setiap kejadian dan penampakan tanpa menafikan kekuatan fisik (materil) dan hukum alam. Lebih dari itu, keyakinan mereka akan kekuatan fisik tersebut adalah ekspresi akan adanya kekuatan sejati yang lebih tinggi, yakni Roh absolut. Perwujudan roh tersebut bersemayam baik dalam benda non-fisik maupun fisik, misalnya alam semesta.

Pada masyarakat primitif, terdapat 3 kepercayaan yang membentuk sebuah segitiga dengan puncak tertinggi yakni Tuhan dan tiap sudut kaki diduduki oleh leluhur dan alam. Masyarakat adat ini memiliki ciri utama ketergantungan dengan alam dan kental akan nilai-nilai kearifan lokal. Mereka hidup di alam yang dijaga secara turun-temurun oleh para leluhur, diturunkan dari generasi ke generasi dan senantiasa memegang teguh nilai-nilai kebudayaan asli. Alam diagung-agungkan sebagai suatu yang dapat memberikan kehidupan, kesejahteraan dan kebahagiaan. Tak heran bila anggapan bahwa “Bumi adalah ibu yang menyusui makhluk hidup” diyakini dengan begitu mendalam oleh sekelompok masyarakat tersebut. Relasi yang terbentuk antara manusia dan non-manusia menciptakan harmonisasi yang sempurna dan padu. Prinsip saling peduli, menjaga dan mengasihi kepada sesama makhluk ekologis menjadi identitas masyarakat ini. Sebaliknya, perusakan terhadap habitat diyakini akan mendatangkan malapetaka bagi manusia. Faktanya, setiap bencana yang terjadi merupakan cerminan kesalahan perlakuan manusia kepada alam. Efek rumah kaca, pemanasan global, punahnya spesies hewan dan tumbuhan dan berbagai permasalahan yang dihadapi disebabkan kerusakan lingkungan.

Mama Aleta Baun, Pegiat lingkungan penyandang Goldman Enviromental Prize 2013 dan YAP Thiam Hien Award 2016 mengatakan, pada kepercayaan masyarakat adat bahwa tubuh ibu berkonotasi bumi dimana badan, darah, kulit dan tulang adalah manifestasi akan tanah, air, hutan dan batu. Penganalogian ‘Bumi adalah Ibu’ membuktikan betapa erat hubungan alam (lingkungan) dengan perempuan.

Sherry B. Ortner, seorang feminis, mengafirmasi bahwa perempuan secara simbolik diasosiasikan sebagai alam. Pemikirannya tersebut dimuat oleh Rosemarie Tong dalam bukunya berjudul ‘Feminist Though’,

“It will not be easy for women to disassociate themselves from nature, since virtually all societies believe women are closer to nature from nature than men are. There are three reasons for the near universality of this belief. First, women’s physiology is “more involed more of time with the ‘species of life’; it is woman’s body that nurtures humanity’s future. Second, women’sprimary place remains the domestic sphere, where “animal-like infants”are slowly transformed into cultural beings and where plant and animal products are shaped into food, clothing, and shelter. Third, women’s psyche, “appropriately molded to mothering functions by her own socialization” tends toward more relational, concrete, and particular modes of thinking than do men’s psyches”.

Ortner berpendapat bahwa fisiologis dan fungsi reproduksi yang khas dimiliki perempuan membuat relasi antara dirinya dan alam begitu dekat. Perempuan yang mengandung, melahirkan, dan menyusui merupakan wujud dari pemberian kehidupan, pemeliharaan, perawatan, dan pengasuhan. Sebaliknya, term ‘culture humanbeing’ mengarah kepada laki-laki dimana subordinasi perempuan bukanlah kontruksi diversitas biologis, akan tetapi pada tingkat ideologi dan sistem kebudayaan. Perempuan secara kultural patriarki ditempatkan pada urusan domestik rumah tangga yang berkaitan erat dengan alam melalui penyediaan pangan, sandang dan papan. Apabila lingkungan rusak, maka perempuan akan menjadi korban yang paling dirugikan terhadap fenomena tersebut. Sehingga sadar atau tidak bahwa penindasan terhadap lingkungan, sama halnya penindasan terhadap kaum perempuan.

Dalam beberapa dekade terakhir baik perempuan maupun alam masih menjadi objek ketidakadilan. Keduanya berada pada posisi sekunder setelah ‘culture humanbeing’ yang rakus akan otoritas dan kejayaan duniawi.  Dalam Konferensi ke-3 pada tanggal 19-22 Oktober 2008 bertema “Gender dan Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengurangan Resiko Bencana” menghasilkan bahwa pada setiap bencana dampak perusakan lingkungan, korban perempuan lebih besar daripada laki-laki. Survei tersebut mengambil sampel 141 negara di dunia. Hal  ini membuktikan bahwa dampak kerusakan lingkungan berkaitan dengan hak ekonomi dan sosial perempuan. Ketika perempuan belum memperoleh perlindungan, maka jumlah korban perempuan akan semakin besar. Sebaliknya, pada struktur masyarakat yang menjunjung tinggi kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan, maka jumlah korban adalah sama.

Deforestasi, ekploitasi, emisi, degradasi hutan dan berbagai tindak kejahatan lingkungan harus segera dihentikan. Karena hutan tempat berkumpulnya seluruh makhluk hidup, apabila ia rusak maka rusaklah juga makhluk yang ada didalamnya, tak terkecuali manusia. Terlebih lagi pada masyarakat adat yang masih memiliki kebudayaan yang erat kaitannya dengan alam, seperti yang ada di Kalimantan Barat, seseorang akan dianggap telah dewasa apabila mampu memanjat pohon madu.

Indonesia adalah negara hukum yang bermotif eropa kontinental dimana hakim sebagai juru bicara UU. Segala hal harus berlandasan dengan hukum positif untuk membenarkan suatu tindakan penguasa. UU lingkungan dan UU agraria faktanya belum memihak secara penuh kepada lingkungan. Satu-satunya cara menurut Mama Aleta untuk melawan UU adalah dengan menelusuri historis. Indonesia secara historis memiliki kebudayaan yang pluralitas jauh sebelum UU lingkungan dan agraria itu terbentuk. Bahkan, negara mengakui sistem masyarakat di suatu wilayah yang memiliki otonomi daerah khusus dalam regulasinya. Negara mengakui dan menghormati adanya mereka. Dengan demikian, perusakan terhadap lingkungan khususnya pada wilayah khusus (adat) tersebut, merupakan tindak pidana negara kepada kaum minoritas. Maka, kerusakan terhadap hutan akan mengancam eksistensi masyarakat hutan berikut kebudayaannya.

Beranjak dari realitas tersebut, diperlukan proses-proses negosiasi keseimbangan hubungan manusia dan lingkungan baik secara lokal, nasional maupun internasional yang memberikan partisipasi kepada perempuan secara riil. Namun faktanya, hal tersebut masih menjadi wacana. Penyuaraan keadilan oleh kaum perempuan selalu terbentur budaya patriarkhi. Alih-alih perempuan menjadi pembela malah ia terjerumus dalam objek kampanye fenomena. Namun, keistimewaan dari salah satu objek penindasan tersebut (baca:perempuan) sekaligus bertindak sebagai subjek pembebas dan problem solving opresi terhadap objek lainnya (baca:lingkungan). Melalui persamaan rasa ketertindasan sistem kebudayaan patriarkhi yang lama mengakar dalam tatanan dunia, para feminis bergerak atas nama keadilan untuk membela kaum-kaum tertindas.

Perjalanan pembebasan lingkungan terhadap tindak kriminal, bukanlah perkara yang mudah apalagi di era modernisasi dan industrialisasi sekarang ini di mana sistem kapitalis menjadi raja penguasa ekonomi. Tanpa mengenal belas kasih, semua diperdagangkan atas nama kejayaan dan kemakmuran yang bernilai materi. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Yang berjaya semakin bertahta, yang melarat semakin sekarat. Pembangunan menjadi prioritas haluan negara di seluruh penjuru dunia. Perempuan pun ikut serta menjadi korban komersil melalui produk-produk yang dihasilkan dengan merusak alam. konstruksi ukuran kecantikan membuat para perempuan berlomba-lomba untuk memenuhi panggilan kaum borjuis kepada perilaku overconsumtive. Hal inilah yang memicu ekploitasi sumber daya alam yang terjadi. Konsep yang mengunggulkan perilaku konsumtif yang menghilangkan sisi humanis manusia untuk berbelas kasih kepada sesama makhluk.

Memang dalam kriteria negara maju, persoalan lingkungan masih kasat mata. Akan tetapi tidak demikian yang dirasakan pada negara berkembang terutama pada negara tertinggal. Pada negara berkembang, problematika yang sering dijumpai berkenaan tentang persoalan akses air bersih, kemiskinan, dan kesehatan. Sementara pada negara dengan tingkat kemiskian yang tinggi seperti di Afrika, kerusakan lingkungan benar-benar membawa bencana bagi mereka. Persoalan lingkungan dapat berujung pertikaian dan perperangan.

Dengan karakteristik simbolik yang dimilikinya, perempuanlah yang dapat merubah wajah dunia ke arah yang lebih baik. Kesadaran akan reformasi wajah bumi dimulai dengan pemberian status moral tidak hanya kepada manusia akan tetapi juga kepada non-manusia. kesetaraan dan persamaan hak berlaku kepada semua makhluk hidup tanpa terkecuali. Usaha yang menekankan kesadaran bahwa alam adalah bagian dari kita sehingga manusia yang harus tunduk terhadap hukum-hukum alam bukan sebagai penguasa alam. Inilah yang dilakukan ekofeminis terhadap lingkungan. Ekofeminisme melihat bumi sebagai figur ibu yang harus selalu dilindungi dari segala bentuk kriminalisasi.

Ekofeminisme mensyaratkan adanya kesadaran etika lingkungan untuk merespon segala problematika ekologis secara humanis. Ikon ‘Go green’ atau ‘Green Life Style’  Green Grabing (proses legitimasi yang menggandeng tokoh agama) terdengar di berbagai belahan dunia. Akan tetapi transformasi dibutuhkan tidak hanya pada sisi paradigma dan pranata sosial aja, namun terlebih pada implementasinya. Transformasi tersebut seyogyanya tersebar hingga ke level grassroot. Semua akan dapat berjalan apabila setiap individu memiliki potensi dan rasa tanggung jawab untuk mempergunakan otoritasnya ke arah perbaikan yang ramah lingkungan pada setiap lini seperti penghentian perilaku over consumtive, daur ulang sampah, pengembangan pertanian dan pupuk organik, Terutama pada perempuan, yang baik secara eksternal maupun internal memiliki ikatan yang erat terhadap lingkungan. Ada banyak kearifan lokal dalam masyarakat yang beragam dapat menjadi rujukan, basis, fondasi dan logika dari teknologi dan produksi ekonomi bagi kaum perempuan agar tidak menjadikan perilaku konsumtif sebagai perilaku keseharian.  Memang, jika kita meneliti lebih dalam, kerusakan ekologi merupakan salah satu pencemaran atas budaya patriarki. Ibarat sekali mendayung dua-tiga pulau terlampaui, feminis bergerak tidak hanya merentas problem ekologis saja, tetapi juga mencoba mendekontruksi penyimpangan gender yang turut larut didalamnya.  Namun, yang perlu dipahami bahwa perjuangan ekologis bukanlah persoalan kaum perempuan atau laki-laki saja, akan tetapi persoalan lingkungan adalah persoalan manusia  dengan tidak mengkotak-kotakkan baik dari segi status sosial, seksualitas, ras, suku, kebangsaan atau agama.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here