Secara terminologis, nikah sirri diambil dari kata bahasa Arab ‘sirrun’ artinya ‘rahasia’. Sebenarnya, praktik nikah sirri telah terjadi jauh sejak zaman Rasuluwllah saw. Nikah sirri di zaman tersebut dilangsungkan dengan sebab calon pengantin tidak memperoleh restu dari orang tua atau wali dari pasangannya. Walhasil, pernikahan tanpa wali pun dilakukan sebagai ‘jalan pintas’ untuk melegalkan hubungan diantara keduanya. Akan tetapi, ketika term nikah sirri ini bersinggungan dengan hukum positif, maka terjadilah pergeseran makna di kalangan masyarakat.

Terdapat 2 persepsi yang beredar di masyarakat saat ini khususnya di Indonesia terkait praktik nikah sirri. Pertama, nikah sirri merupakan sebuah bentuk pernikahan yang tidak menyertakan wali ketika akad berlangsung atau bahasa populernya ‘kawin lari’. Kedua, nikah sirri adalah sebuah bentuk pernikahan yang tidak memiliki legalitas dimata hukum. Artinya, pernikahan tersebut tidak tercatat oleh pihak yang berwenang, yakni KUA (Kantor Urusan Agama) dan Kantor Catatan Sipil atau bahasa populernya ‘nikah dibawah tangan’.

Sebelum lebih jauh membahas mengenai nikah sirri, mari kita mulai pembahasan dengan melihat kepada aspek agama. Menilik literatur fiqh klasik tentang keabsahan sebuah pernikahan dalam hal ini secara syariah. Di dalam Islam,  pernikahan secara etimologi yaitu bergabung, berhimpun (الضم)  dan hubungan seksual (الوطء). Adapun dalam terminologi, ialah suatu akad yang berimplikasi pada kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau kawin (عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ النكاح أو تزويج).

Ya, dari definisi tersebut secara gamblang disebutkan bahwa pernikahan sebagai salah satu media yang memberikan hak legalitas untuk melakukan hubungan seksual diantara laki-laki dan perempuan setelah akad dilafadzkan secara sah selain perbudakan. Pernikahan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yakni adanya calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan, adanya wali, saksi dan sighat atau lafadz nikah (madzhab Syafi’i).

Dalam hal nikah sirri, jika persepsi yang dipakai adalah persepsi pertama bahwa pernikahan dilangsungkan tanpa adanya kehadiran wali, maka hukumnya tidak sah. Karena meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan madzhab mengenai rukun dan syarat nikah, akan tetapi pada poin ‘kehadiran wali’ menjadi kesepakatan di kalangan mereka. Namun, apabila nikah sirri yang dilakukan masuk kategori kedua yaitu pernikahan yang secara syarat dan rukun terpenuhi, maka pernikahan dinyatakan sah.

Namun, hal ini akan berbeda jika legalitas nikah sirri dilihat dalam konteks kenegaraan. Kelegalan sebuah ikatan perkawinan ditentukan melalui mekanisme hukum yang ada, yakni UU perkawinan dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) bagi yang beragama Islam. Dalam UU perkawinan BAB I tentang dasar perkawinan, pernikahan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 UU Perkawinan). Adapun dipasal berikutnya, disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing  agamanya dan kepercayaannya itu (pasal 2 ayat (1) UU perkawinan).

Lalu dapatlah disebutkan bahwa pernikahan dapat memperolah keabsahannya  melalui kepercayaan masing-masing mempelai. Akan tetapi pada ayat kedua disebutkan, ‘tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku’. Pencatatan tersebut sifatnya imperatif. Sehingga, siapapun yang telah sah menikah sesuai aturan agamanya, harus mencatatkannya kepada pihak yang berwenang.

Selain pencatatan, UU perkawinan juga mengatur rambu-rambu lain terkait pra pelaksanaan perkawinan, yaitu didalam syarat-syarat perkawinan dan pencegahan perkawinan. Hal tersebut diatur mulai dari pasal 6-21. Dari sinilah pergeseran makna nikah sirri tersebut kemudian melahirkan perbedaan konsep dalam keabsahan sebuah pernikahan yaitu keabsahan secara agama dan perdata.

Dengan demikian, menurut kacamata Islam, nikah sirri jika yang dimaksudkan terpenuhi syarat dan rukunnya, maka sah-sah saja dilakukan meskipun tidak terbingkai oleh hukum positif sepanjang pernikahan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pernikahan, tidak menunda-nunda pelaksanaannya meskipun adanya beban ekonomi dan berbagai halangan lain yang menghambat proses pernikahan. Akan tetapi dalam praktiknya, nikah sirri yang diharapkan untuk mencapai tujuan pernikahan, banyak mengalami kecacatan. Nikah sirri yang terjadi di Indonesia memiliki berbagai macam motif.

Dilansir oleh Hipwee.com, para pelaku mendasarkan praktik nikah sirri disebabkan oleh berbagai alasan, yaitu untuk meraih legalitas seksual atau terhindar dari zina, syarat dan ketentuan yang diatur oleh negara yang ribet, kedua atau salah satu calon mempelai belum memenuhi syarat kebolehan menikah secara hukum, terbentur restu orang tua atau restu istri pertama bagi yang ingin poligami, tidak ada biaya hingga alasan yang ekstrim yaitu untuk menghilangkan jejak dari tuntutan-tuntutan yang akan memberatkan salah satu dari pasangan dikemudian hari. Selain itu, faktanya nikah sirri yang terjadi banyak merugikan. Banyak sekali terjadi ketidakpemenuhan hak dan diskriminasi dari berbagai aspek. Kemudian dalam penegakan keadilan dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di meja hijau, akan sulit dilakukan. Hal ini karena pernikahan adalah ranah perdata yang dalam proses pemeriksaannya menekankan pada sisi formalitas.

Belum lagi apabila kedua pasangan suami istri tersebut memiliki keturunan, maka akan semakin menambah permasalahan. Pasalnya, untuk menikmati akses-akses negara, misalnya sekolah hingga untuk mendapat bagian ahli waris yang sah menurut hukum, harus memiliki dokumen-dokumen yang hanya akan didapatkan melalui pencatatan perkawinan. Sehingga, dari banyaknya kasus-kasus yang terjadi, objek yang sangat berpengaruh apabila terdapat dampak negatif dari nikah sirri tersebut adalah dari kalangan perempuan dan anak-anak.

Opini yang beredar bahwa pernikahan menjadi salah satu media dalam pelegalan hubungan seksual yang pada dasarnya diharamkan oleh agama (Islam) selain perbudakan yang kini dihapuskan karena tidak mencerminkan kemanusiaan. Di dalam Islam, ‘term’ pernikahan erat kaitannya dengan  ميثاقا غليظا (ikatan yang kuat). Pernikahan menurut Gus Aan Anshori, salah satu tokoh agama yang tergabung dalam Jaringan Islam Anti Diskriminasi menuturkan bahwa, perkawinan secara substansial adalah pencurahan rasa kasih sayang bukan making love.

Adapun keabsahan pernikahan di mata hukum hanyalah segi formalitas untuk mewujudkan kepastian hukum dan mempermudah proses pemeriksaan dimuka pengadilan. Adalah salah apabila nikah sirri yang secara agama sah dengan terpenuhi syarat dan rukun hanya dimaknai sekedar untuk melegalkan hubungan badan saja dan mengabaikan kewajiban-kewajiban yang timbul akibat kebolehan hubungan badan tersebut, seperti pemenuhan nafkah lahir dan batin, dan pencurahan kasih sayang.

Beliau kemudian menambahkan, ada 3 hal yang membuat sebuah ikatan perkawinan dilarang, yaitu (1) manipulatif-eksploratif, misalnya adanya unsur penipuan atau iktikad tidak baik yang dilakukan diantara keduanya untuk menimbulkan kerugian; (2) koersif (paksaan) dari pihak manapun; (3) child abuse, misalnya pelecehan seksual. Jika di dalam nikah sirri yang dilakukan memenuhi salah satu unsur diatas, maka pernikahan tersebut dapat dikatakan tidak sah. Sebab, maqashid syariah (tujuan pensyariatan) versi Jasir Audah mengatakan bahwa antara al-Qu’ran dan Hadits itu erat hubungannya dengan kemanusiaan (human rights). Apabila pernikahan (nikah sirri) yang dilakukan mengabaikan sisi-sisi kemanusiaan dan hak asasi manusia dengan menimbulkan berbagai kerugian pada belah pihak, maka ia sesungguhnya telah melakukan perbuatan dosa.

Ada hal yang menarik yang disampaikan oleh Gus Aan di diskusi yang kala itu digelarkan tepat pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 yang bertempat di Oase Café Malang, beliau menyampaikan konsep dosa versinya. Konsep dosa tersebut sangat berkaitan erat dengan ‘kerugian’ terhadap 3 pihak. Pihak pertama yaitu Tuhan, pihak kedua ditempati oleh diri sendiri, dan pihak ketiga diduduki oleh orang lain.Pada mulanya, ketika seseorang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai hamba, yang mengalami kerugian adalah Tuhan. Akan tetapi, Tuhan memiliki hak prerogatif untuk tidak pernah berlaku salah dan mengalami kerugian. Sehingga, kerugian dan kesalahan itupun kemudian beralih kepada hambaNya, manusia. Adapun dosa yang dilakukan kepada diri sendiri yakni perilaku yang dilakukan manusia yang berdampak negative pada dirinya sendiri. Contohnya, ketika seseorang melanggar ketentuan untuk meminum khamr (minuman keras) sehingga membuatnya mabuk dan berdampak buruk baik dari segi fisik dan psikisnya. Sehingga menurut beliau, dosa yang dilakukan baik kepada Tuhan maupun kepada diri sendiri ini bersifat subyektif dan tidak bisa digeneralisir. Adapun dosa yang dilakukan kepada orang lain, contohnya: membunuh atau melakukan nikah sirri atas maksud iktikad tidak baik. Cara mendeteksi apakah seseorang melakukan dosa jenis kedua ini adalah apabila orang lain tersebut memberikan respon negatif seperti marah atau merasa dirugikan oleh kita. maka inilah yang harus dihindari selain dosa kepada diri sendiri.

Memang, sebelum adanya UU perkawinan, regulasi mengenai administrasi perkawinan belum tercover secara eksplisit. Asumsinya bahwa sistem kepemerintahan belum seperti sekarang dimana dahulu populasi penduduk yang belum banyak, migrasi penduduk belum menjadi tren, dan berbagai problem akibat ketiadaan sistem administratif pernikahan tidak menjadi polemik. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman, asumsi tersebut kemudian berubah. Pencatatan menjadi hal yang sangat penting demi tertib administrasi dan kepastian hukum. Adapun dalam fiqh Islam, hal yang sama juga terjadi.

Fiqh klasik belum mengcover secara tegas mengenai pencatatan karena asumsi yang sama. Akan tetapi secara normatif, pencatatan perkawinan dan akta nikah dapat direferensikan kepada ayat mudayanah (hutang-piutang) di dalam QS. Al-Baqarah : 282. Di dalam ayat tersebut dijelaskan keharusan dan betapa pentignya perihal pencatatan di dalam hitang piutang demi keadilan. Jika pencatatan hutang-piutang yang memiliki limit waktu saja penting untuk dicatatkan, maka perkawinan sebagai transaksi yang berimplikasi pada eternalitas lebih meniscahyakan pencatatan dengan mengasaskan pada ‘qiyas awlawi’  atau priority analogies bahwa pencatatan lebih memberi keadilan disisi Allah dan lebih menguatkan persaksian serta lebih memberi jaminan dalam menolak timbulnya keraguan. Keadaan inilah yang kemudian membuat perihal pencacatan nikah menjadi hal yang penting untuk diatur oleh UU.

Lalu bagaimanakah jika ditanya apakah nikah sirri itu berkah atau musibah? Jawaban yaitu anda bebas menentukan sendiri pilihan anda. Ketika anda dihadapkan dengan dua pilihan, anda harus mengetahui sebab-akibat, menimbang baik-buruk dari tindakan tersebut. Apabila dirasa nikah sirri itu menjadi jalan terbaik bagi kelangsungan hubungan anda dan pasangan anda, silahkan lakukan. Asal anda mengetahui terlebih dahulu sehingga dapat mempersiapkan segala kemungkinan yang akan terjadi. Sebaliknya, jika anda memilih untuk menikah yang secara agama dan perdata sah, maka bersiaplah untuk melalui berbagai prosedur administratif yang ada di kepemerintahan. Make sure you knew what you’ll face!.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here