Tepat 14 tahun sudah Munir Said Thalib atau saya lebih familiar dengan nama Cak Munir, dihilangkan dengan paksa ketika menuju negeri kincir angin (Belanda). Pacsa reformasi 98, negeri ini sedang bergolak antara perebutan ruang kuasa dan upaya menjalankan amanat reformasi. Sepanjang 1999-2004 duka menyelimuti negeri ini, saya masih ingat betul bagaimana Gus Dur “dikudeta,” dipaksa lengser dari kursi kepresidenan karena ingin menjalankan upaya reformasi yang seutuhnya. Mengembalikan marwah demokrasi, menegakkan suprenasi sipil dan tentu mewujudkan upaya keadilan sosial yang ibarat hanya simbol semata.

Penegakkan HAM yang masih timpang, banyaknya pelanggaran-pelanggaran HAM masa lampau yang belum terselesaikan, belum dipenuhinya HAM oleh negara kepada segenap rakyatnya. Menjadi salah satu alasan mengapa orang-orang yanga masih “waras” seperti Cak Munir, masih berjuang tanpa menghiraukan nyinyiran, fitnah hingga nyawanya. Semua demi implementasi kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial yang menyeluruh, sebagai wujud dari faktor ilahiah yakni ketuhanan yang maha esa (rahmatan lil alamin).

Namun pada dasarnya, mewujudkan semua itu tidak semudah omongan Rocky Gerung atau Mochtar Ngabalin, atau tak seindah kata-kata yang tertuang di twitter Fahri Hamzah atau puisi Fadli Zon. Butuh pengorbanan, idealisme dan konsistensi dalam mewujudkan ide-ide yang dipandang oleh mayoritas manusia di era Post Truth ini, sebagai hal yang sia-sia belaka. Karena pada dasarnya apa yang diperjuangkan oleh Cak Munir di era sekarang rentan caci makian, hingga fitnah sebagai pemadam api atau para pemburu program donor. Apalagi kalau sudah dikorelasikan dengan hastag #gantipresiden, #tetapjokowi, maka menjadi cukup kompleks.

Cak Munir yang meninggal pada 7 September 2004, meninggalkan duka mendalam untuk mereka yang masih waras. Bagaimana negara diduga terlibat dalam upaya pengalienasian mereka yang masih berjuang, demi tegakknya supremasi sipil dan keadilan seutuhnya. Rezim telah berganti, 10 tahun era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), belum mampu mengungkap secara utuh terkait pembunuhan Cak Munir. Setelah dibentuk Tim Pencari Fakta pada 23 Desember 2004,  hingga saat ini tidak ada perkembangan yang cukup signifikan. Bahkan setelah kepemimpinan rezim SBY yang oleh sebagian kalangan pegiat sosial, diprediksi akan menuntaskan pelanggaran HAM masa lampau dengan janji muluknya di Nawacita. Sampai detik ini belum juga dituntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM tersebut, salah satunya terbunuhnya Cak Munir.

Malahan, dokumen dari TPF dikatakan hilang sampai informasi yang masih simpang siur. Anehnya, para pelaku pelanggaran HAM kini duduk nyaman di kursi pemerintah, masih lalu lalang berkeliaran dengan bebas tanpa beban. Mereka pun masih diberikan hak privilese, beberapa orang masih turut menjadi pelanggar HAM. Beberapa orang menjadi pebisnis yang turut melanggengkan perampasan rung hidup rakyat dan perusakan lingkungan hidup. Tidak usahlah saya sebutkan siapa, nanti kena UU ITE yang suka menjerat orang.

Kini setelah 14 tahun kepergian Cak Munir, bertepatan dengan momentum pilpres, kenangan janji-janji manis itu akan terulang lagi. Pelanggaran HAM masih tetap eksis, kasus yang lama perlahan mencoba ditiadakan. Kita masih belum merdeka, HAM yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara masih tidak diindahkan. Kepergian Cak Munir bukanlah sebuah duka, namun sebagai pelecut semangat untuk tetap “waras” menjadi manusia. Karena ia adalah pengetahuan yang membuka tembok tebal kebebalan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here