Hak konstitusional menurut Prof. Jimly Asshiddiqie adalah hak-hak yang dijamin dalam UUD 1945. Hak tersebut melekat dalam diri seseorang sebagai konsekuensi dan penghargaannya menjadi warga negara dalam suatu wilayah pemerintahan yang berdaulat. Hak konstitusional juga dapat disebut hak warga negara. Negara sebagai organisasi tertinggi berkewajiban untuk memenuhi dan melindungi hak-hak konstitusional. Sebaliknya, warga negara berkewajiban untuk memenuhi dan melindungi hak-hak negara. Dengan demikian,  terjadi hubungan timbal balik antara negara dan warga negara.

Hak konstitusional (constitutional rights) berbeda dengan hak hukum (legal rights). Hak konstitusional berasal dari konstitusi tertinggi suatu negara, contohnya UUD 1945  sedangkan hak hukum lahir dari peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya. Dikarenakan hak konstitusional merupakan konsekuensi seseorang sebagai manusia dan warga negara, maka ia terbatas pada wilayah kekuasaan suatu negara. Namun, pembatasan tersebut tidak berlaku bagi yang lainnya, seperti seks. Baik laki-laki maupun perempuan berhak memperoleh hak yang sama, sejajar dan setara. Akan tetapi pada praktiknya, hak tersebut belum terimplementasikan.

Kesetaraan hak antara kaum laki-laki dan perempuan masih terus dipertanyakan. Budaya patriarki warisan Belanda yang lama mengakar di Indonesia membuat penegakan hak konstitusional perempuan mengalami hambatan yang panjang. Hambatan-hambatan tersebut tidak hanya datang dari tindak kejahatan yang dilakukan baik secara individu maupun berkelompok, akan tetapi juga terhadap sistem pemerintahan. Kondisi tersebut diperparah dengan tidak memihaknya  peraturan perundang-undangan. Bahkan sumber hukum Indonesiapun cenderung bermotif dikriminasi gender, contohnya Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP).

Dr. Lucky Endrawati, SH, M.H, Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya sekaligus narasumber mengatakan bahwa KUHP Indonesia kental akan budaya Patriarki. Terlebih lagi, karakteristik Belanda yang individualis dan liberal turut mewarnai hukum di Indonesia, contohnya, dalam kasus perzinahan, KUHP menerangkan dalam pasal 284, seseorang dapat diancam pidana apabila ia adalah seorang pria atau wanita yang telah menikah (selingkuh). Ia pun masuk ke dalam delik aduan, bukan delik umum.  Dengan demikian, pasal tersebut hanya berlaku bagi seseorang yang terikat perkawinan, tidak kepada para perjaka atau perawan apalagi jika dilakukan keduanya atas dasar suka sama suka. Hukum positif Indonesia belum mengayomi hal itu. Padahal dalam kasus-kasus tersebut, cenderung pihak wanita yang mengalami berbagai kerugian.

Dalam kasus pidana yang lain seperti pembunuhan janin atau bayi yang tidak mengandung unsur kejahatan terencana (pembunuhan janin/bayi diketahui dan direncanakan  baik oleh pihak ibu maupun ayah), perempuan cenderung yang dipersalahkan secara sepihak.  Faktanya, pelaku pembunuhan adalah ibu (perempuan), akan tetapi kehamilan tidak akan terjadi jika sang lelaki dapat bertanggung jawab terhadapnya. Sedangkan dalam proses pengadilan, kehamilan yang terjadi di luar nikah atas dasar suka sama suka tidak terkategorikan tindak kejahatan. Sehingga, Ibu yang harus mendekap di bui atas pembunuhannya. Sementara pelaku semu dalang utama kejadian tidak mendapatkan konsekuensi apapun. Belum lagi jika ibu tersebut berstatus pelajar, maka secara otomatis pihak sekolah akan menghapus namanya dari daftar murid mereka. Sungguh fenomena yang sangat tragis, seorang korban yang baik hak fisik maupun psikisnya terampas oleh suatu peristiwa, juga harus mendapatkan akibat hukum dan menanggung semuanya sendirian.

Dalam bidang ketenagakerjaan, Hak cuti hamil bagi perempuan dan hak cuti bagi laki-laki yang istrinya  melahirkan belum terpenuhi. Padahal, pemerintah selalu menggalakkan pendidikan karakter bagi generasi bangsa kepada para orang tua namun dalam usaha untuk mewujudkannya, fasilitas tersebut tidak dapat dinikmati masyarakat, di negara lain seperti Swedia, Kroasia, Denmark dan negara lainnya, memberikan keringanan dan fasilitas yang besar baik bagi isteri jauh sebelum proses persalinan dan juga memberikan ruang bagi suami untuk cuti dalam membantu proses persalinandan setelahnya, contohnya seperti cuti 420 hari hingga 3 tahun lamanya baik seorang ibu dan 2 bulan cuti bagi seorang ayah dengan gaji yang 100% tidak dipotong akibat cuti!

Sementara di Indonesia  hak tersebut diatur dalam pasal 82 UU no. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Hak tersebut dalam rentang 3 bulan saja, dengan ketentuan 1,5 bulan sebelum dan 1,5 bulan setelah melahirkan. Namun dalam implementasinya, hak-hak tersebut cenderung diabaikan. Beberapa instansi atau perusahaan tidak memberlakukan UU tersebut sesuai dengan porsinya. Terlebih lagi, konsekuensi lain yang akan didapat seorang wanita yaitu tidak mendapat gaji atau upah selama ia tidak masuk kerja.

Pasal 65 ayat (1) UU nomor 12 tahun 2003 tentang tata cara pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota  memberikan kuota sekurang-kurangnya 30% kepada perempuan. Namun kuantitas kuota tersebut tidak berlaku pada jatah kursi terpilih wanita dalam pemerintahan. Hal ini seolah-olah memberikan kesempatan yang semu keterwakilan wanita dalam bidang politik. Harusnya, antara kuota pencalonan dan kuota kursi terpilih bagi wanita sama besarnya 30% dan diatur oleh UU supaya  didalam proses pembentukan undang-undang, dapat diperhitungkan kesetaraan gender dengar mendengar suara-suara para perempuan tersebut. Kuantitas kuota tersebut pun masih menjadi misteri. Mengapa diperuntukkan bagi wanita hanya 30% saja. Bukankah wanita juga memiliki hak yang sama dalam bidang politik? Lalu mengapa tidak 50:50 saja?. Bukankah itu menjadi suatu dikriminasi gender?!.

Dr. Lucky pun menambahkan bahwa di Indonesia, ada tiga faktor yang seharusnya saling bersinergi dalam penegakan hukum yang ramah gender. Tiga faktor tersebut ialah substansi, peraturan perundang-undangan sebagai social control, struktur, yakni manusia atau SDM (Sumber Daya Manusia) yang dapat menjadikan hukum sebagaimana mestinya dan budaya, adanya budaya patriarki yang lama mengakar di Indonesia membuat pola pikir terhadap wanita menjadi second class dalam kehidupan. Namun sayangnya di Indonesia, ketiga komponen inti tersebut tidak dapat bekerja bersama dalam mewujudkan hak-hak konstitusional seorang perempuan.

Penulis: Robiatul Adawiyah (Gubuk Justice)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here